Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 320
"Apakah RUU Ciptaker ini bisa disetujui untuk dibawa pada Tingkat II?" kata Ketua Baleg DPR
Supratman Andi Agtas dalam Raker Baleg, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (3/10) malam.
Kemudian seluruh anggota Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD menyatakan setuju.
Dia menjelaskan dalam pandangan mini fraksi yang disampaikan perwakilan fraksi-fraksi, ada
dua fraksi yang menyatakan menolak persetujuan RUU Ciptaker yaitu Fraksi Partai Demokrat
dan Fraksi PKS.
"Ada tujuh fraksi menerima dan dua menolak, dan sesuai harapan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian bahwa komunikasi tetap terbuka sampai menjelang Rapat Paripurna DPR,"
ujarnya.
Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan RUU tentang Cipta Kerja merupakan RUU yang
diusulkan Presiden dan merupakan RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional
Tahun 2020.
Menurut dia, RUU Ciptaker merupakan RUU pertama yang setiap pembahasannya dilakukan
secara terbuka dan transparan yang disiarkan melalui TV Parlemen dan media sosial DPR sebagai
komitmen terhadap reformasi parlemen.
Willy mengatakan ada beberapa hal pokok yang mengemuka dan disepakati dalam RUU Cipta
Kerja dalam Rapat Panitia Kerja (Panja). Pertama, penataan dan perbaikan sistem perizinan
berusaha berdasarkan sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dianut dalam UUD 1945.
"Kedua, Pemda turut serta dalam mewujudkan keberhasilan cipta kerja. Oleh karena itu,
kewenangan Pemda tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai
NKRI. Pelaksanaan kewenangan Pemda sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat," katanya.
Ketiga, menurut dia, konsep "Risk Based Approach" (RBA) menjadi dasar dan menjiwai RUU
Cipta Kerja serta sistem perizinan berusaha berbasis elektronik.
Keempat, kebijakan kemudahan berusaha, untuk semua pelaku usaha, mulai dari UMKM,
koperasi sampai usaha besar.
"Penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi melalui berbagai kemudahan dan fasilitas
berusaha. Kelima, kebijakan pengintegrasian satu peta nasional, yang meliputi wilayah darat dan
laut," ujarnya.
Keenam, menurut dia, pengaturan mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga
kerja/buruh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ketujuh, pengaturan mengenai kebijakan kemudahan berusaha di Kawasan Ekonomi,
pelaksanaan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta pelayanan
administrasi pemerintahan untuk memudahkan prosedur birokrasi dalam rangka cipta kerja.
Dalam raker tersebut hadir secara fisik Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum
dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ant/N-3.
319
