Page 382 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 382
Judul KPK Kawal Penyaluran BSU agar Tepat Sasaran
Nama Media koran-jakarta.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL http://www.koran-jakarta.com/kpk-kawal-penyaluran-bsu-agar-tepat-
sasaran/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-03 08:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Agus Susanto (Kepala BPJS Ketenagakerjaan) KPK lebih baik mendampingi
memastikan setiap rupiah sampai ke rakyat, bukan menangkapnya ketika dikorupsi. Jika
ditangkap itu tidak akan menyelamatkan kerugian negara yang sudah terkorupsi, itu yang
menjadi visi kami
Ringkasan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan
mengawal penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja yang terdampak Covid-19. Hal
itu dilakukan, agar bantuan yang dianggarkan pemerintah 37,7 triliun itu tepat sasaran, efektif,
dan efisien.
KPK KAWAL PENYALURAN BSU AGAR TEPAT SASARAN
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan
pihaknya akan mengawal penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja yang terdampak
Covid-19. Hal itu dilakukan, agar bantuan yang dianggarkan pemerintah 37,7 triliun itu tepat
sasaran, efektif, dan efisien.
"KPK lebih baik mendampingi memastikan setiap rupiah sampai ke rakyat, bukan menangkapnya
ketika dikorupsi. Jika ditangkap itu tidak akan menyelamatkan kerugian negara yang sudah
terkorupsi, itu yang menjadi visi kami," kata Ghufron seusai bertemu dengan Menteri Tenaga
Kerja, Ida Fauziyah dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, di Jakarta, Jumat (2/10).
Ghufron menyampaikan setiap program yang didampingi sesungguhnya dalam rangka
pencegahan, dalam rangka memastikan rupiah, dan uang yang diprogramkan untuk rakyat itu
tepat sasaran, supaya kemudian tidak menyimpang," kata Ghufron.
Sementara itu, Menaker Ida mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan
KPK. Ida menjelaskan, para pekerja akan menerima subsidi gaji/upah 600 ribu rupiah per bulan
381
