Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Pengusaha menilai aksi tersebut justru akan berdampak pada penanganan sektor kesehatan dan
ekonomi yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah.

BURUH BAKAL MOGOK 3 HARI, PENGUSAHA INGATKAN HAL INI

JAKARTA, : Kalangan pelaku usaha menolak rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan
buruh selama tiga hari. Rencananya, aksi tersebut dilakukan pada 6-8 Oktober 2020.

Pengusaha menilai aksi tersebut justru akan berdampak pada penanganan sektor kesehatan dan
ekonomi yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah.

"Dampaknya akan meluaskan penyebaran Covid-19 secara masif di lingkungan para pekerja dan
ini bisa mengakibatkan pemulihan kesehatan dan ekonomi akan mengalami tekanan," ujar Ketua
Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, akhir pekan lalu.

Alasan buruh mau mogok nasional adalah sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus
Law Cipta Kerja. Menurut Rosan, pihak pengusaha baik Kadin maupun Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) sudah melakukan komunikasi dengan para ketua konfederasi serikat buruh.

"Dan sudah saling cari solusi yang terbaik. Ini cara yang terbaik dalam rangka mempertemukan
semua pihak, komunikasi yang terbuka," jelasnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J
Supit menilai mau mogok nasional tidak sah. Dia menjelaskan, mogok adalah hak para buruh
jika urusan atau tuntutan yang diajukan kepada perusahaan dalam hal hubungan industrial tidak
menemui titik temu.

"UU mengatakan mogok itu hak buruh apabila perundingan gagal, kalau ada tuntutan dan
perundingan itu gagal, kalau difasilitasi pemerintah juga gagal, memakai hak dan senjata
pemungkas adalah mogok," kata Anton.
Dia pun mempertanyakan mengenai pasal ketenagakerjaan yang mana yang selama ini dianggap
merugikan para buruh. Menurut Anton, aturan soal pesangon yang ada di RUU Omnibus Law
Cipta kerja merupakan win-win solution buat pengusaha maupun buruh.

Namun demikian, Anton menilai rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan para buruh
sudah di luar domain mengenai hak demo yang diatur dalam UU. Pasalnya, pembahasan UU
merupakan urusan pemerintah.

"Kalau kita bicara UU itu sudah di luar domain bipartit. Karena masalah UU yang lagi dibikin,
artinya kelihatan mogok ini mengada-ada, karena tanpa dasar," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap para buruh tidak melaksanakan aksi mogok yang rencananya
berlangsung pada 6-8 Oktober 2020. Anton bilang, pengusaha juga memiliki hak terhadap para
pegawainya yang melaksanakan kegiatan yang melanggar perjanjian kerja.

Sementara pemerintah meminta buruh seluruh Indonesia juga melihat secara jernih permintaan
pengusaha atau pemberi kerja dalam penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal itu
menyusul adanya rencana aksi mogok nasional yang direncanakan buruh pada 6-8 Oktober.

Anggota Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede mengatakan, pembahasan RUU
Omnibus Law Cipta Kerja melibatkan semua stakeholder, termasuk buruh.

"Kalau tidak salah sudah melalui pertemuan tripartit. Dunia usaha dan serikat pekerja sudah
bertemu dan ada beberapa kesepakatan," kata Raden saat dihubungi detikcom.

3