Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 9
perusahaan terkait mogok kerja termasuk sanksi yang dijatuhkan jika melanggar ketentuan
tersebut.
"Sebagaimana diatur dalam peraturan perudangan yang berlaku, khususnya UU no 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan," jelas dia dalam surat arahan tertanggal Jumat (30/10/2020).
Rosan pun telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 749/DP/IX/2020.
Isi surat tersebut berisi saran, imbauan, serta larangan berdasarkan dua undang-undang (UU)
yang menjadi landasan Kadin. Pun Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.
"Seiring dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dalam rangka upaya
penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah DKI dalam Pasal 14
Ayat (1) huruf (a) dan (b) dari Pergub No. 88 Tahun 2020 telah mengatur bahwa "demi
kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan
berkumpul/bergerombol di suatu tempat," tulis Kadin dalam surat tersebut.
Namun, SE tersebut juga tertulis, mogok kerja boleh dilakukan asalkan terjadi perundingan yang
gagal antara pemberi kerja dengan pekerja. Oleh sebab itu, mogok kerja massal yang akan
dilakukan nanti dianggap tidak sah.
"Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa mogok kerja
sebagai hak dasar pekerja/ buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara
sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan," isi poin 1 dari SE tersebut.
"Sebagai pengejawantahan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan telah diterbitkan
Kepmenakertrans No. 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah, dimana
dalam Pasal 3 menegaskan bahwa mogok kerja yang dilakukan bukan akibat gagalnya
perundingan adalah tidak sah," lanjut SE itu.
Imbauan Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) mengeluarkan imbauan terkait
rencana mogok nasional yang diisukan akan dilakukan jelang pengesahan klaster
ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.
"Apindo mengimbau agar perusahaan anggota mampu memberikan edukasi kepada pekerja atau
buruh terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika mogok
kerja dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani dalam keterangan resmi.
Adapun ketentuan mogok kerja diatur dalam pasal 137 UU 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Disebutkan, mogok kerja adalah hak dasar bagi pekerja yang dilakukan secara
sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.
Ketentuan soal mogok kerja lebih lanjut dibahas dalam Kepmenakertrans Nomor 23/2003 pasal
3 yang mencatat jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok
kerja tersebut bisa disebut tidak sah.
Pasal 4 Kepmenakertrans tersebut juga disebutkan, yang dimaksud gagalnya perundingan
adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
diakibatkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan.
"Di luar hal tersebut, bisa dikatakan mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya
konsekuensi serta sanksi secara hukum," sebut Hariyadi. Apindo juga mengutip Pergub DKI
Nomor 88/2020 pasal 14 ayat (1) soal upaya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-
19.
8
