Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Judul Tujuh Poin Rugikan Pekerja
Nama Media Suara Merdeka
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis 41
Tanggal 2020-10-05 07:25:00
Ukuran 375x261mmk
Warna Warna
AD Value Rp 105.000.000

News Value Rp 1.050.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Buruh menolak keras dan
tidak menyetujui hasil kesepakatan tersebut

neutral - SaicL (None) Kalau diambil rata-rata secara nasional, justru UMK di Indonesia jauh lebih
kecil dari upah minimum di Vietnam

negative - SaicL (None) Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua
indusui mendapatkan UMSK, agar ada keadilan

negative - SaicL (None) Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua
indusui mendapatkan UMSK, agar ada keadilan.

negative - Nining Elitos (None) tuturnya. Selain mogok nasional, buruh juga akan mengambil
langkah strategis lainnya sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan. . Menurutnya,
buruh tidak akan pernah berhenti melawan sepanjang RUU Omnibus Law Ciptaker merugikan
buruh dan rakyat kecil. Dalam kesempatan terpisah, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak)
mendesak pembatalan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Ketua Kongres Aliansi Serikat
Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, rakyat tidak membutuhkan RUU Omnibus
Law Ciptaker. 'Batalkan seluruhnya. Sidang Paripurna DPR tidak mengesahkan dan
mengundangkan RUU Ciptaker. Rakyat tidak membutuhkan Omnibus Law

neutral - Frans Kongi (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Fakta menun jukkan. banyak
investor asing kurang tertarik menanamkan modal di Indonesia dan peigi ke negara ASEAN
lainnya seperti Vietnam, Kamboja, dan Bangladesh

neutral - Frans Kongi (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Fakta menun jukkan. banyak
investor asing kurang tertarik menanamkan modal di Indonesia dan peigi ke negara ASEAN
lainnya seperti Vietnam, Kamboja, dan Bangladesh.

negative - Frans Kongi (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Perizinan memakan waktu lama
dan Omnibus law memangkas itu semua. Begitupun menyangkut UU ketenagakerjaan. Investor
asing melihat UU Ketenagakerjaan terlalu memihak buruh sehingga melupakan produktivitas dan
kompetensi tenaga kerja

10