Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

neutral - Frans Kongi (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sayaoptimistis, UU Omnibus Law
yang akan disahkan bisa meningkatkan investasi secara signifikan di negara kita dan
pertumbuhan ekonomi akan positif dan terus naik

Ringkasan

Buruh Ancam Mogok Nasional bila RUU Cipta Kerja Disahkan. Paling tidak, ada tujuh poin dalam
Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja/buruh. Poin-poin itu mulai dari jam
kerja yang eksploitatif, penentuan besaran upah, hingga pengurangan nilai pesangon.

TUJUH POIN RUGIKAN PEKERJA

Buruh Ancam Mogok Nasional bila RUU Cipta Kerja Disahkan. Paling tidak, ada tujuh poin dalam
Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja/buruh. Poin-poin itu mulai dari jam
kerja yang eksploitatif, penentuan besaran upah, hingga pengurangan nilai pesangon.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, pihaknya menolak
tujuh poin kesepakatan antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah untuk dimuat di
dalam RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Buruh juga mengancam menggelar
aksi mogok nasional.

"Buruh menolak keras dan tidak menyetujui hasil kesepakatan tersebut," kata Said, Minggu
(4/10).

Dia pun menguraikan poin-poin yang ditolak. Pertama penghapusan upah minimum
kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). UMK,
menurut Said, tidak perlu diberikan syarat karena nilai UMK yang ditetapkan di setiap
kota/kabupaten berbeda-beda.
Dia menganggap keliru pernyataan yang menyebutkan UMK di Indonesia lebih mahal dibanding
negara lain di Asia Tenggara. "Kalau diambil rata-rata secara nasional, justru UMK di Indonesia
jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam," tutur Said

Dia juga meminta UMSK tetap dipertahankan demi keadilan. Dia juga memberikan solusi agar
penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat
nasional. "Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua indusui
mendapatkan UMSK, agar ada keadilan." ucap dia.

Hal kedua yang ditolak, pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, yaitu
19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

Pihaknya juga menolak soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Menurutnya, buruh menolak
pasal yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup.

Poin keempat, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup akan menjadi masalah serius
bagi buruh. Said mempertanyakan pihak yang akan membayar jaminan kehilangan pekerjaan
(JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.

'Tidak mungkin buruh membayar kompensasi untuk dirinya sendiri dengan membayar iuran JKP."
tandasnya

Poin kelima buruh menolak jam kerja yang eksploitatif. Keenam, buruh menolak penghilangan
hak cuti dan hak upah atas cuti. Menurutnya dalam draf RUU Omnibus Law Ciptaker yang telah

11