Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna, cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan
terancam hilang. Sebab, hak upahnya atas cuti tersebut hilang.
Terakhir, terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena ada kontrak seumur hidup.
Berangkat dari itu, Said berkata. 2 juta buruh akan melakukan mogok nasional di lingkungan
perusahaan masing-masing.

Dia menegaskan, aksi mogok nasional dilakukan sesuai UU No 9Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 yang
menyatakan fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan
pemogokan. "Mogok nasional akan diikuti 2 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10 ribu
perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia, seperti industri kimia, eneigi.
tekstil, sepatu, otomotif, baja, elektronik, dan farmasi," tuturnya. Selain mogok nasional, buruh
juga akan mengambil langkah strategis lainnya sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-
undangan.

Menurutnya, buruh tidak akan pernah berhenti melawan sepanjang RUU Omnibus Law Ciptaker
merugikan buruh dan rakyat kecil. Dalam kesempatan terpisah, Gerakan Buruh Bersama Rakyat

(Gebrak) mendesak pembatalan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Ketua Kongres
Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, rakyat tidak membutuhkan
RUU Omnibus Law Ciptaker. 'Batalkan seluruhnya. Sidang Paripurna DPR tidak mengesahkan
dan mengundangkan RUU Ciptaker. Rakyat tidak membutuhkan Omnibus Law," tandas Nining.

Dia meminta DPR bersama pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dengan menghentikan aksi
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perampasan hak-hak buruh pada massa pandemi Covid-
19.

DPR dan pemerintah juga harus menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat serta
menjalankan reforma agraria yang sejati, menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman
demokrasi, mencabut UU Minerba, mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU
Masyarakat Adat, dan RUU Pekerja Rumah Tangga

Pihaknya juga meminta DPR lokus mengawasi penggunaan anggaran penanganan pandemi
Covid-19 dan dampak krisis ekonomi secara nasional dan sistematis. Sebelumnya tujuh fraksi
setuju melanjutkan pembahasan RUU Omibus Law Ciptaker ke Rapat Paripurna DPR. Kamis
(8/10) mendatang, sementara 2 fraksi lain menolak.

Dua fraksi yang menyampaikan penolakan pengesahan RUU itu adalah Demokrat dan PKS.
Sementara tujuh fraksi yang menyetujui RUU dibahas di tingkat selanjutnya adalah PDI
Perjuangan. Gerindra, Golkar, PKB. Nasdem. PAN, dan PPP. Keputusan dalam Raker Pengambilan
Keputusan Tingkat I RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, Sabtu (3/10) malam, larik Investasi

Sementara itu. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi
mengungkapkan, omnibus law dinilai akan menumbuhkan investasi sekaligus menggerakkan
pertumbuhan ekonomi dalam negeri. "Fakta menunjukkan, banyak investor asing kurang tertarik
menanamkan modal di Indonesia dan pergi ke negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Kamboja,
dan Bangladesh." ujar Frans.

Persoalan peraturan yang menyangkut investasi dalam negeri juga sangat memberatkan dan
saling tumpah tindih antara pusat dan daerah. Begitu juga antar departemen sehingga
menyebabkan ekonomi biaya tinggi. "Perizinan memakan waktu lama dan Omnibus law
memangkas itu semua. Begitupun menyangkut UU ketenagakerjaan. Investor asing melihat UU
Ketenagakerjaan terlalu memihak buruh sehingga melupakan produktivitas dan kompetensi
tenaga kerja" imbuhnya

12