Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Perlindungan sosial

Sadar potensi PHK massal di depan mata, pemerintah pun kian gencar memberikan berbagai
program bantuan sosial (bansos) buat masyarakat yang terdampak pandemi. Bagi pemerintah,
program perlindungan sosial menjadi prioritas utama membantu masyarakat yang terdampak
pandemi agar daya belinya tetap terjaga. Harapannya, konsumsi masyarakat bisa membantu
mengungkit ekonomi agar tidak terpuruk terlalu dalam di saat pandemi belum teratasi.

"Dengan mereka belanja, maka permintaan barang dalam negeri akan naik, sehingga ekonomi
bergerak," ujar Raden Pardede, Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi
Nasional (Komite PEN).

Demi menggerakkan roda ekonomi itulah, baru-baru ini pemerintah kembali menambah
anggaran perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadi Rp
242,01 triliun, dari sebelumnya Rp 204 triliun. Terbilang anggaran tersebut menjadi yang
terbesar dengan porsi lebih dari 40% dari total anggaran PEN yang mencapai Rp 695,2 triliun.
Belanja perlindungan sosial itu diarahkan untuk program yang selama ini sudah dijalankan,
seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), bansos sembako
Jabodetabek, bansos tunai luar Jabodetabek, program Kartu Prakerja, dan bantuan langsung
tunai (BLT).
Selain program lama, anggaran perlindungan sosial juga mengalir ke beberapa program baru,
seperti subsidi gaji, subsidi gaji guru honorer, subsidi kuota internet, dan perpanjangan diskon
listrik. Tidak menutup kemungkinan, baik anggaran maupun program perlindungan sosial ini
akan ditambah dan diperluas.

Raden menyebut, saat ini pemerintah masih mengkaji beberapa usulan program baru dalam
PEN, khususnya program yang mampu menopang kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah
dan menengah. Untuk penambahan anggaran sendiri akan diambil dari realokasi program-
program PEN yang tingkat penyerapan anggarannya rendah. "Realokasi anggaran ke program
lain yang tingkat penyerapannya lebih lancar juga akan terus didorong," cetusnya.

Selain itu, program padat karya, pembelian vaksin yang saat ini belum tersedia, hingga proyek
infrastruktur juga akan ditunda dan dananya dialihkan ke program-program yang bisa lebih cepat
terserap. Pasalnya, ketiga program itu masih membutuhkan proses yang lama sehingga akan
berpengarah terhadap serapan anggaran.

"Kita tidak mau uang yang ada tidak terserap, padahal banyak yang butuh. Jadi bisa saja kita
tambahkan ke program perlindungan sosial lagi. Persoalan realokasi itu, ya fleksibel," ujarnya.

Dalam upaya memaksimalkan realisasi angaran, Komite PEN juga tenis mensupervisi langsung
perbaikan penyaluran bansos, baik dalam hal koordinasi antar lembaga maupun data penerima
bansos.
Hasilnya sudah mulai terlihat dibandingkan realisasi penyaluran program PEN tahap awal yang
terbilang minim. Khusus program bansos, misalnya, realisasi anggaran per akhir September
sudah mencapai Rp 150,86 triliun, lebih dari 70% dari pagu anggaran hingga akhir tahun yang
mencapai Rp 242,01 triliun. Ditargetkan hingga akhir tahun ini seluruh anggaran bisa terserap
semua.

Serapan terbesar kedua ada di program stimulus usaha mikro kecil dan menengah (UM-KM) yang
mencapai Rp 79,06 triliun atau 60% dari pagu yang sebesar Rp 123,46 triliun. Sementara
serapan terendah ada di belanja kesehatan yang bani Rp 21,79 triliun atau 21,1% dari pagu 87,5
triliun. Adapun realisasi program PEN secara ke-selunihan sudah lebih dari 40% dari total
anggaran.
17