Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Banyak hambatan

Di tengah kuatnya gelombang PHK, pemerintah memang sudah sepatutnya memperkuat
program perlindungan sosial. Namun demikian, pemerintah jangan hanya terpaku pada besarnya
anggaran. "Tetapi juga penyaluran harus cepat dan tepat sasaran," ujar Dianta Sebayang,
Ekonom Universitas Negeri Jakarta.

Apalagi di tengah gelombang PHK yang membuat banyak orang kehilangan pendapatan. Bahkan,
sampai akhir tahun diprediksi bisa lebih dari 15 juta orang menganggur.

Setidaknya ada dua kelompok masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah, yakni
mereka yang di-PHK dan pekerja harian yang kehilangan pekerjaan, serta mereka yang memiliki
gaji bulanan tapi masih di bawah kebutuhan hidup layak.

"Pengeluaran nmiahtangga di Indonesia itu hampir 60%, kalau tidak disalurkan kencang maka
produk-produk perusahaan belum tentu bisa diserap, ya mau tidak mau perusahaan mengurangi
produksi. Variable cost dan fix cost yaitu salah satunya melakukan PHK," jelasnya.

Untuk itu, pemerintah hanis fokus memecah dan melancarkan sumbatan-sumbatan pelaksanaan
program, serta melakukan debottlenecking permasalahan-permasalahan yang ada. "Di lapangan
terlalu banyak birokrasi dan persyaratan yang membuat realisasinya terhambat," ujarnya.

Sampai akhir tahun, ia memperkirakan pemerintah hanya akan sanggup menyalurkan 85% dari
total anggaran PEN yang mencapai Rp 695,2 triliun. Pasalnya, selama ini penyerapan anggaran
pemerintah selalu di bawah, sehingga tidak bisa optimal menjalankan program. Padahal, dana
yang didapatkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini bersumber dari pinjaman.

Artinya, ada cost of money yang harus dikeluarkan pemerintah. "Dengan serapan yang tidak
maksimal, pertumbuhan ekonomi juga sulit bergerak," lanjutnya.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengakui, masih banyak kendala dalam penyaluran bansos.
Contohnya program bantuan subisidi gaji/upah pekerja yang ditangani kementeriannya. Salah
satu kendala utama penyaluran bantuan dalam program ini adalah adanya duplikasi rekening,
rekening tutup, rekening pasif, rekening tidak valid atau dibekukan.

"Kami sudah minta BPJS ketenagakerjaan berkomunikasi dengan pihak perusahaan yang
mendaftarkan calon penerima," ungkap Ida.

Kendati demikian, ia mengklaim penyaluran program ini sudah cukup baik. Hingga tahap tiga
penyaluran, sudah ada 8,81 juta pekerja yang menerima bantuan. Realisasi tersebut sudah
96,8% dari total 9 juta data penerima yang tercatat hingga 22 September 2020.

Kendati progresnya sudah cukup baik, namun banyak kalangan menyebut, nilai bantuan yang
diberikan masih terlalu kecil, lantaran rata-rata hanya berkisar Rp 600.00 per bulan per kepala
keluarga (KK). Bantuan itu dinilai sangat kurang buat mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

"Jauh di bawah standar gaji yang didapat karyawan saat masih bekerja," ujar Direktur Eksekutif
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad.

Maka itu, nilai bantuan ke masyarakat juga harus ditambah agar roda ekonomi kembali bergerak.
Ia mengusulkan, nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp 1,5 juta per KK per bulan.

18