Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Judul RUU Cipta Kerja Segera Disahkan, DPR Disebut Bukan Wakili Rakyat
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/06520481/ruu-cipta-
kerja-segera-disahkan-dpr-disebut-bukan-wakili-rakyat
Jurnalis Fitria Chusna Farisa
Tanggal 2020-10-05 06:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Arif Maulana (Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta) Ini sangat sangat
memprihatinkan

negative - Arif Maulana (Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta) Kita melihat yang
duduk di Senayan sana hari ini bukan wakil-wakil rakyat, tapi mereka adalah wakil-wakil
pengusaha. Bukan wakil-wakil rakyat, tetapi mereka adalah wakil-wakil pemodal

negative - Arif Maulana (Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta) Ini akan menjadi
sebuah kejahatan terhadap konstitusi. Bukan hanya kejahatan, tetapi ini adalah bentuk
pengkhianatan pemerintah dan juga DPR terhadap prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip
konstitusi dan juga negara hukum

neutral - Perwakilan (Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia) Kita akan
melakukan aksi 6, 7 dan 8 Oktober 2020, akan melakukan aksi di berbagai macam daerah,
bahkan titik puncaknya nanti adalah pada 8 Oktober di DPR RI

Ringkasan

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menyebut, pembentukan Omnibus
Law RUU Cipta Kerja sangat mengabaikan kepentingan rakyat.

RUU CIPTA KERJA SEGERA DISAHKAN, DPR DISEBUT BUKAN WAKILI RAKYAT

JAKARTA, - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menyebut,
pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sangat mengabaikan kepentingan rakyat. Proses
pembentukan RUU ini dilakukan secara tertutup, sembunyi-sembunyi serta diskriminatif karena
hanya melibatkan kelompok pengusaha dan sebaliknya mengabaikan warga. DPR disebut bukan
lagi wakil rakyat, melainkan wakil pemodal dan pengusaha.

20