Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

"Ini sangat sangat memprihatinkan," kata Arif dalam sebuah konferensi pers virtual bersama
sejumlah organisasi gerakan rakyat, Minggu (4/10/2020).
"Kita melihat yang duduk di Senayan sana hari ini bukan wakil-wakil rakyat, tapi mereka adalah
wakil-wakil pengusaha. Bukan wakil-wakil rakyat, tetapi mereka adalah wakil-wakil pemodal,"
lanjut dia.

Arif mengatakan, tidak seharusnya pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara tertutup.
Sebab, RUU ini bukan hanya berdampak pada pengusaha, tetapi juga buruh, mahasiswa,
nelayan, petani, ibu rumah tangga, masyarakat adat dan seluruh warga negara Indonesia.

Dampaknya bukan sebatas pada persoalan ketenagakerjaan, melainkan juga sumber daya alam,
pendidikan, soal tambang dan persoalan lainnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang
banyak.

Menurut Arief, Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan bentuk kejahatan konstitusi. Sejak awal
kemunculannya, RUU ini cacat formil, cacat prosedur dan cacat materil karena menabrak
berbagai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan konstitusi sebagai
hukum tertinggi negara.

"Ini akan menjadi sebuah kejahatan terhadap konstitusi. Bukan hanya kejahatan, tetapi ini
adalah bentuk pengkhianatan pemerintah dan juga DPR terhadap prinsip-prinsip demokrasi,
prinsip-prinsip konstitusi dan juga negara hukum," ujar Arif.

Oleh karena itu, LBH Jakarta bersama sejumlah organisasi gerakan rakyat lainnya menyatakan
penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebagai undang-undang.

Organisasi-organisasi tersebut tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan
Aliansi-aliansi Daerah. Mereka menyerukan aksi mogok nasional pada 6, 7 dan 8 Oktober 2020
mendatang.

Puncaknya, pada 8 Oktober akan digelar aksi besar-besaran di depan gedung DPR RI dan
pemerintah daerah masing-masing kota.

"Kita akan melakukan aksi 6, 7 dan 8 Oktober 2020, akan melakukan aksi di berbagai macam
daerah, bahkan titik puncaknya nanti adalah pada 8 Oktober di DPR RI," kata Perwakilan Gebrak
yang juga Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos.

Aksi nasional ini bakal mengusung satu tuntutan, yakni meminta DPR dan pemerintah
membatalkan Omnibus Law seluruhnya. Sidang paripurna DPR diminta untuk tidak mengesahkan
dan mengundangkan RUU Cipta Kerja.

Sebelumnya diberitakan, DPR dan pemerintah menyepakati seluruh hasil pembahasan omnibus
law RUU Cipta Kerja.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja
yang diselenggarakan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/10/2020).

Sebanyak tujuh fraksi di DPR menyatakan setuju terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja. Hanya
dua fraksi yang menolak, yaitu PKS dan Partai Demokrat.

21