Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Kondisi itu memaksa sebagian perusahaan melakukan efisiensi, termasuk melakukan PHK
terhadap karyawannya. Hingga saat ini, sudah sekitar 17% perusahaan logistik melakukan PHK
karyawan. "Sedangkan 7,8% sedang dalam proses melakukan PHK," ujar' Yukki Hanafi, Ketua
ALFI.

Ia pun memastikan gelombang PHK di industri ini akan tenis berlanjut jika pandemi tidak kunjung
usai dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan. Sebab, mayoritas perusahaan tidak mungkin
bisa bertahan lama dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. "Kurang dari 50% perusahaan yang
memiliki cashflow untuk bertahan 6 bulan hingga 1 tahun ke depan," cetusnya.

Ancaman PHK besar-besaran juga mengintai sektor kuliner, khususnya di Ibukota, menyusul
kebijakan PSBB ketat jilid II yang melarang pengunjung untuk makan di tempat atau dine in.
Kondisi ini bahkan berdampak lebih bumk dibanding dengan PSBB tahap awal karena
kemampuan cashflow atau 'napas' dunia usaha sudah semakin menipis setelah melewati PSBB
pertama kemarin.

Emil Arifin, Wakil Ketua Umum Bidang Restoran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI), menyatakan, di era new normal atau kebiasaan baru awal Juni lalu, sejatinya bisnis
restoran baru memasuki tahap pemulihan.

Namun, begitu diterapkan kembali PSBB ketat, bisnis perusahaan kian menurun, sehingga tidak
mungkin menanggung biaya beban karyawan yang sangat besar. Menurut dia, ada ribuan
restoran yang tersebar di 80 pusat belanja di Jakarta bakal melakukan PHK secara signifikan.

Pasalnya, dengan kebijakan tidak boleh melakukan dine in, banyak pengusaha restoran yang
lebih memilih menutup sementara gerai restorannya ketimbang harus beroperasi dengan
menanggung beban karyawan yang besar, sementara omzet terjun bebas.

Menurut dia, ada sekitar 230.000 orang yang terkena PHK. Mayoritas dari mereka adalah
karyawan harian seperti waiters dan helper yang jumlahnya mencapai 70% dari total karyawan.
"Itu bani kami hitung di resto di dalam mal, belum yang foodcourt atau restoran h t and alone
yang di pinggir jalan yang jumlahnya 4.000 restoran," ujarnya.

Saat ini, di industri restoran ada tiga kriteria pekerja. Yakni, pekerja harian, pekerja kontrak, dan
pekerja tetap. Sejak PSBB pertama diberlakukan, banyak restoran yang begitu kontrak selesai
tidak melakukan perpanjangan, tetapi mengalihkan status karyawannya menjadi harian dengan
kebijakan gaji dibayarkan sesuai dengan kedatangan.

Sedangkan untuk karyawan tetap pun, dengan kondisi saat ini terpaksa harus melakukan
pemangkasan agar roda perekonomian berjalan.

Untuk meminimalisir besarnya ancaman PHK, ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
membolehkan restoran melayani makan di tempat. "Kalau tidak, maka sampai Desember kami
perkirakan yang tutup permanen itu bisa 30% hingga 40% dari total seluruh restoran di
Indonesia," tambahnya.

Efek gulir yang ditimbulkan PSBB terhadap ekonomi memang cukup besar. Namun, kebijakan
pengetatan tetap diperlukan guna mengendalikan penyebaran wabah tidak makin meluas.
"Sehingga pemulihan ekonomi bisa lebih cepat," ucap Tauhid.
Caption:

Resesi ekonomi dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II bakal memicu
gelombang lanjutan PHK karyawan.

26