Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 32

Judul               KSPI ungkap 7 alasan tolak omnibus law cipta kerja dan lakukan
                                    mogok nasional
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.kontan.co.id/news/kspi-ungkap-7-alasan-tolak-
                                    omnibus-law-cipta-kerja-dan-lakukan-mogok-nasional
                Jurnalis            Ratih Waseso
                Tanggal             2020-10-05 06:40:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum
              mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No
              12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari 10 isu yang disepakati
              oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi
              pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003

              neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi tidak harus sama rata
              sama  rasa,  karena  faktanya  setiap  industri  berbeda  kemampuannya.  Karena  itu  masih
              dibutuhkan UMSK
              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sekarang saja jumlah
              karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total buruh yang bekerja di
              sektor  formal.  Dengan  disahkannya  omnibus  law,  apakah  mau  dibikin  5%  hingga  15%  saja
              jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Yang hilang saat cuti haid
              dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay. Akibatnya buruh perempuan tidak
              akan  mengambil  hak  cuti  haid  dan  hamilnya  karena  takut  dipotong  upahnya  pada  saat
              mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, otomatis peraturan baru di Omnibus law tentang cuti
              haid dan hamil hilang

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dalam peraturan yang
              lama di UU No 13/2003 dikatakan buruh yang menggunakan cuti haid, hamil, dan cuti lainnya
              dibayar upahnya

              negative  -  Said  Iqbal  (Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia)  Dari  tujuh  isu  hasil
              kesepakatan  tersebut,  buruh  menolak  keras.  Karena  itulah,  sebanyak  2  juta  buruh  sudah
              terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-
              masing


                                                           31
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37