Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 33

Ringkasan

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan ada setidaknya 32 federasi dan
              konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara
              nasional atau mogok nasional.



              KSPI UNGKAP 7 ALASAN TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DAN LAKUKAN
              MOGOK NASIONAL
              JAKARTA    .  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  menyampaikan  ada  setidaknya  32
              federasi  dan  konfederasi  di  Indonesia  telah  memutuskan  akan  melaksanakan  unjuk  rasa
              serempak secara nasional atau mogok nasional.

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional
              dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
              di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat
              pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan."Selain itu, dasar
              hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan
              UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
              Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima kontan.co.id pada Minggu (4/10).

              Menyikapi  rencana  pemerintah  dan  DPR  dimana  akan  mengesahkan  RUU  Cipta  Kerja  dalam
              sidang paripurna DPR RI, maka KSPI dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh
              lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan akan Mogok Nasional pada
              tanggal  6-8  Oktober  2020  sesuai  mekanisme  UU  No  9  tahun  1998  tentang  kemerdekaan
              menyampaikan pendapat di muka umum dengan Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.Said Iqbal
              menambahkan, dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU no 21/2000 utamanya
              pada pasal 4.
              Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat. Mogok
              Nasional nanti diklaim akan diikuti sekitar 2 juta buruh. Bahkan diungkap Said Iqbal, rencananya
              diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000 perusahaan dari berbagai sektor industri di
              seluruh  indonesia,  seperti  industri  kimia,  energi,  tekstil,  sepatu,  otomotip,  baja,  elektronik,
              farmasi, dan lainnya.

              "Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu
              PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata
              Said Iqbal.

              Adapun, terhadap tujuh hal lainnya buruh Indonesia menolak keras dan tidak menyetujui hasil
              kesepakatan tersebut. Ketujuh isi yang telah disepakati pemerintah bersama DPR yang ditolak
              oleh buruh adalah:  Pertama  , UMK bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
              (UMSK) dihapus. Said Iqbal menegaskan bahwa buruh menolak keras kesepakatan ini, lantaran
              UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Dimana UMK tiap kabupaten/kota berbeda
              nilainya.


              Said Iqbal juga menjelaskan bahwa tidak benar jika UMK di Indonesia lebih mahal dari negara
              ASEAN lainnya. Hal itu lantaran jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di
              Indonesia disebutnya jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.UMSK ditegasksn harus
              tetap  ada,  dimana  jalan  tengahnya  ialah  penetapan  nilai  kenaikan  dan  jenis  industri  yang
              mendapatkan  UMSK  dilakukan  di  tingkat  nasional  untuk  beberapa  daerah  dan  jenis  industri
              tertentu saja.



                                                           32
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38