Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan ada setidaknya 32 federasi dan
konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara
nasional atau mogok nasional.

KSPI UNGKAP 7 ALASAN TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DAN LAKUKAN
MOGOK NASIONAL
JAKARTA . Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan ada setidaknya 32
federasi dan konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa
serempak secara nasional atau mogok nasional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional
dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat
pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan."Selain itu, dasar
hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan
UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima kontan.co.id pada Minggu (4/10).

Menyikapi rencana pemerintah dan DPR dimana akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam
sidang paripurna DPR RI, maka KSPI dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh
lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan akan Mogok Nasional pada
tanggal 6-8 Oktober 2020 sesuai mekanisme UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum dengan Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.Said Iqbal
menambahkan, dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU no 21/2000 utamanya
pada pasal 4.
Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat. Mogok
Nasional nanti diklaim akan diikuti sekitar 2 juta buruh. Bahkan diungkap Said Iqbal, rencananya
diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000 perusahaan dari berbagai sektor industri di
seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik,
farmasi, dan lainnya.

"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata
Said Iqbal.

Adapun, terhadap tujuh hal lainnya buruh Indonesia menolak keras dan tidak menyetujui hasil
kesepakatan tersebut. Ketujuh isi yang telah disepakati pemerintah bersama DPR yang ditolak
oleh buruh adalah: Pertama , UMK bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
(UMSK) dihapus. Said Iqbal menegaskan bahwa buruh menolak keras kesepakatan ini, lantaran
UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Dimana UMK tiap kabupaten/kota berbeda
nilainya.

Said Iqbal juga menjelaskan bahwa tidak benar jika UMK di Indonesia lebih mahal dari negara
ASEAN lainnya. Hal itu lantaran jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di
Indonesia disebutnya jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.UMSK ditegasksn harus
tetap ada, dimana jalan tengahnya ialah penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang
mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri
tertentu saja.

32