Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 36
Bukan hanya demonstrasi, Yusri menegaskan, aparat kepolisian juga tidak akan memberikan izin
keramaian dalam bentuk apapun selama masa pengetatanPSBB di DKI Jakarta. Dia
mengharapkan, masyarakat bisa mematuhi kebijakan yang diterapkan pemerintah.
"Polda Metro Jaya tidak akan pernah memberikan izin di wilayah hukum Polda Metro Jaya un-
tukinelakukan unjukrasa ataupun tempat kegiatan keramaian yang ada/' tegas Yusri.
Sebelumnya, konfederasi serikat pekerja, berencana melakukan mogok nasional sebagai bentuk
penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, mogok kerja nasional direncanakan selama tiga hari
berturut-turut pada 6-8 Oktober 2020.
"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Dimana para buruh
akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat
pekerja di tingkat perusahaan," ucap Said Iqbal dalam keterangannya, pekan lalu.
Dasar hukum secara konstitusional mogok nasional, lanjut Said, menggunakan dua undang-
undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
"Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut," tandasnya.
Untuk diketahui, Rancangan UndangUndangan (RUl J) Omnibus Law tentang Cipta Kerja pada
pengambilan keputusan tingkat I disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (8/10).
Untuk kemudian RUU Omnibus Law itu disahkan menjadi Un-dang-Undang. (jp/lin)
35
