Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 35
Judul Tidak Ada Izin untuk Demo Omnibus Law
Nama Media Fajar
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg23
Jurnalis Lin
Tanggal 2020-10-05 06:38:00
Ukuran 57x217mmk
Warna Warna
AD Value Rp 33.915.000
News Value Rp 101.745.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Yusri (None) Kemarin sudah saya sampaikan, Polri tidak akan pernah mengeluarkan
izin. Untuk pelaksanaan demonstrasi. Sekarang masa PSBB, Covid-19 di Jakarta ini cukup tinggi
1.000 per hari. Jangan membuat klaster baru
neutral - Yusri (None) ucap Said Iqbal dalam keterangannya, pekan lalu. . Dasar hukum secara
konstitusional mogok nasional, lanjut Said, menggunakan dua undang-undang, yaitu Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
(Demonstrasi) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. . Para
buruh tentu akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut
Ringkasan
Polda Metro Jaya memastikan tidak akan membelikan izin keramaian terkait demonstrasi buruh
dalam rangka penolakan Rancangan Un-dang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja pada
6-8 Oktober mendatang. Pelarangan izin itu lantaran masih meningkatnya kasus penyebaran
Covid-19 di kawasan ibu kota dan sekitarnya.
TIDAK ADA IZIN UNTUK DEMO OMNIBUS LAW
JAKARTA, FAJAR --- Polda Metro Jaya memastikan tidak akan membelikan izin keramaian terkait
demonstrasi buruh dalam rangka penolakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang
Cipta Kerja pada 6-8 Oktober mendatang.
Pelarangan izin itu lantaran masih meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 di kawasan ibu
kota dan sekitarnya.
"Kemarin sudah saya sampaikan, Polri tidak akan pernah mengeluarkan izin. Untuk pelaksanaan
demonstrasi. Sekarang masa PSBB, Covid-19 di Jakarta ini cukup tinggi 1.000 per hari. Jangan
membuat klaster baru," kata Yusri kepada wartawan, Minggu, 4 Oktober.
34
