Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK,
agar ada fairness.
Sedangkan perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja
sektoral industri di tingkat nasional. Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di
beberapa daerah saja dan jenis sektor industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri
tersebut.

"Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya.
Karena itu masih dibutuhkan UMSK," ujar Said Iqbal.

Kedua , Said Iqbal menambahkan buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan
upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS
Ketenagakerjaan.Ketiga , mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana disebut
Said Iqbal kontrak seumur hidup yang tidak ada batas waktu kontrak. Buruh disebut Said
menolak PKWT seumur hidup.
Keempat , yaitu Outsourcing dimana disebut Said Iqbal tanpa adanya batas jenis pekerjaan
yang boleh di outsourcing. Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis
pekerjaan. Menurut Said Iqbal, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi
masalah serius bagi buruh.
"Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total
buruh yang bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5%
hingga 15% saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan
investasi?," tegas Said Iqbal.Said Iqbal mempertanyakan, siapa nantinya yang akan membayar
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.

Kelima , buruh menolak jam kerja yang eksploitatif.

Keenam , menolak hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang. Dijelaskannya cuti haid dan
melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang.
Kemudian cuti panjang dan hak cuti panjang juga disampaikan hilang.

"Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay. Akibatnya
buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong
upahnya pada saat mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, otomatis peraturan baru di
Omnibus law tentang cuti haid dan hamil hilang," imbuhnya.

Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan konvensi International Labour Organization (ILO)
yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya."Dalam
peraturan yang lama di UU No 13/2003 dikatakan buruh yang menggunakan cuti haid, hamil,
dan cuti lainnya dibayar upahnya," kata Said Iqbal.

Ketujuh , alasan buruh menolak RUU Cipta Kerja ialah Karena karyawan kontrak dan outsourcing
seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang.

"Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta
buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan
perusahaan masing-masing," tegas Said Iqbal.

33