Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

TRENDING BISNIS: MOGOK BURUH MENENTANG OMNIBUS LAW HINGGA TKA
CINA DI BINTAN
Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Ahad, 4 Oktober 2020, dimulai dari rencana
buruh melakukan mogok nasional karena menentang 7 poin dari Omnibus Law Cipta Kerja.
Selain itu ada juga pernyataan Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani yang menjamin hak pesangon
tak berkurang.

Ada juga berita soal dua anak usaha Bank Mandiri yang membantu ekspansi pembiayaan dan
penjagaan tingkat profitabilitas tahun ini, lalu tentang perbedaan remdesivir yang dipasarkan
Kalbe Farma dan Indofarma. Lalu berita terpopuler kelima adalah ratusan tenaga kerja asing
atau TKA Cina di Bintan dipastikan bakal kembali ke negaranya setelah menyelesaikan sejumlah
proyek.

Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co.
Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:
1. Mogok Nasional, Jutaan Buruh Menentang 7 Poin Ini di Omnibus Law Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan tujuh alasan yang menjadi alasan mereka akan
mengadakan mogok nasional pada 6 dan 8 Oktober 2020. Ketujuh hal ini disebut telah disepakati
pemerintah bersama DPR dalam rapat pada Sabtu malam, 3 Oktober 2020 yang memutuskan
membawa RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke sidang paripurna.

Pertama, Upah Minimum Kabupaten (UMK) bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten
(UMSK) dihapus. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus
tetap ada. Sebab, UMK tiap kabupaten atau kota berbeda nilainya.

"Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan
seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahaan baju
atau perusahaan kerupuk," kata dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2020.
2. RUU Cipta Kerja, Apindo: Hak Pesangon Buruh Tidak Akan Berkurang Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan hak pesangon buruh yang
diatur dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja tidak akan berkurang meski
skemanya berubah. Ia menyebut pesangon buruh sebagian akan dibayarkan oleh pemerintah
melalui jaminan sosial unemployment benefit.

"Yang dibayar oleh perusahana turun, tapi diganti dengan unemployment benefit. Itu melalui
BPJS Ketenagakerjaan," ujar Hariyadi saat dihubungi pada Ahad, 4 Oktober 2020.

Menurut Hariyadi, pesangon PHK tak bisa semuanya dibebankan kepada perusahaan.

Karenanya, pemerintah mengambil langkah untuk melakukan intervensi.
3. Dua Anak Usaha Bank Mandiri Ini Sumbang Cuan Terbesar Kinerja PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk. di masa pandemi mengalami penurunan. Perseroan membukukan laba senilai Rp10,29
triliun atau terkoreksi 23,93 persen secara tahunan.

Dari sisi nilai, laba yang diraih emiten dengan kode saham BMRI ini merupakan yang terbesar di
antara bank pelat merah lainnya. Plt Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi mengatakan
kinerja anak usaha masih cukup baik membantu ekspansi pembiayaan dan penjagaan tingkat
profitabilitas tahun ini.
"Tahun lalu laba Bank Mandiri Syariah Rp 1,3 triliun, tahun ini harapannya bisa tetap sama. Jadi,
tahun ini mereka akan menjadi penyumbang laba terbesar," ujarnya kepada Bisnis, Ahad 4
Oktober 2020.

37