Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 42
Banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan lewat Omnibus Law.
Salah satunya sektor ketenagakerjaan.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan
menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan.
Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada
pekerja yang terkena PHK. Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan
bekerja di satu perusahaan.
Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru
mengalami penyusutan.
Di dalam Omnibus Law, pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan
kerja (PHK), dimana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga
perselisihan hubungan industrial.
41
