Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 46
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said lqbal menjelaskan, mogok nasional
dilakukan sesuai dengan UU No 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum dan UU No 21/2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah
satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak ipil dan Politik," katanya Minggu (4/10).
Rencananya, mogok kerja nasional akan digelar 6-8 Oktober mendatang, la mengaku ada 10 isu
yang diusung buruh dalam menolak omnibus law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Kesepuluh isu tersebut adalah berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK
dan UMSK, pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja,
cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak
outsourcing.
"Sepuluh isu tersebut telah dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR
selama 5-7 hari dan sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan, Sabtu
(3/10/2020) sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR untuk dibawa kedalam rapat paripurna
untuk disahkan menjadi Undang-undang," ujarnya.
Mogok Nasional ini akan diikuti .sekitar 2 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10 ribu perusahaan
dari berbagai sektor industri di seluruh in-donesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu,
oto-motip, baja, elektronik, farmasi, dan lainnya.
ATAS PESANAN
Pengurus Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan,
gerak cepat Baleg DPR menyelesaikan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja perlu juga
diapresiasi.
Sebab DPR selama ini akrab dengan kelambanan, kemalasan, predikat kinerja buruk, korupsi,
dan lain sebaginya, ternyata kadang-kadang bisa juga bergerak ala gerombolan pengacau yang
suka main seruduk kalau lagi ada maunya.
"Akan tetapi kerja gerudukan Baleg ini segera terlihat memprihatinkan karena kerja cepat
mereka nampaknya bukan atas semangat yang konsisten untuk menghasilkan legislasi prioritas.
Ini kerja yang nampaknya bisa terlihat super kilat karena 'atas nama pesanan' tertentu," katanya
kepada Pos Kota, Minggu (4/10).
Pihak pemesan tentu saja bukan rakyat atau buruh yang pada gilirannya nanti akan menjadi
pihak yang terdampak langsung atas apa yang disepakati Baleg dan Pemerintah.
"Pemesan ini adalah mereka yang akan sesuka hati memperlakukan pekerja, dengan kata lain
investor atau elit lain yang berkepentingan untuk selalu meraup untung dari keringat murah yang
dibayar," tegasnya.
PERSEKONGKOLAN
la mempertanyakan, kerja cepat yang nampak hanya terjadi pada regulasi tertentu yang
merupakan pesanan politik hasil persekongkolan penguasa, dan pengusaha itu yang bisa
menjelaskan kenapa hanya kepada RUU Cipta Kerja Baleg bisa bertaruh waktu untuk
menyelesaikan proses pembahasan. Siang dan malam, masa sidang maupun masa reses, bahkan
untuk mengesahkan RUU di tingkat Baleg, mereka memanfaatkan malam nan romantis bagi para
remaja yakni malam minggu.
45
