Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 50

TOLAK RUU CIPTA KERJA, DEMOKRAT: PEMERINTAH KEHILANGAN AKAL SEHAT

              JAKARTA  - Fraksi  Partai Demokrat  DPR secara tegas menolak  Rancangan Undang-Undang
              Omnibus Law tentang Cipta Kerja  (RUU Ciptaker) dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan
              menjadi Undang-undang (UU). Demokrat menilai, pemerintah terlalu memaksakan kehendak.

              "Sikap  pemerintah  memaksakan  lolosnya  RUU  Cipta  Kerja  ini  sekaligus  menasbihkan  bahwa
              pemerintah telah mengabaikan akal sehat. Demi alasan mendorong investasi dan menggerakkan
              perekonomian  nasional,  maka,  rela  mengorbankan  dan  meminggirkan  hak-hak  pekerja  yang
              mana  itu  rakyatnya  sendiri,"  kata  Sekretaris  Bendahara  Fraksi  Partai  Demokrat,  Irwan  saat
              dihubungi wartawan, Minggu 4 Oktober 2020.

              Irwan menyebut, Fraksi Demokrat melihat banyak pasal yang harus dibahas lebih mendalam
              lagi, dengan tidak meninggalkan satu pun pihak terkait dengan RUU Ciptaker. Tujuannya agar
              salah satu omnibus law itu tetap berpihak terhadap masyarakat, tak terkecuali.

              "Kita tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan pembahasan yang
              lebih  utuh  dan  melibatkan  berbagai  stakeholders  yang  berkepentingan,"  ujar  Irwan.  (      )
              Menurut dia, hal itu penting agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya UU Ciptaker.
              "Ini  penting,  agar  produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  RUU  Ciptaker  ini  tidak berat  sebelah,
              berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan
              kerja yang sebenarnya," imbuhnya.

              Wakil  Sekretaris  Jenderal  (Wasekjen)  Demokrat  menambahkan,  bukan  hanya  terkait
              ketenagakerjaan  yang  akan  bermasalah  dengan  adanya  UU  Ciptaker  ini,  tetapi  UU  ini  juga
              melegalkan perampasan lahan rakyat sebanyak dan semudah mungkin untuk proyek prioritas
              Pemerintah  dan  Proyek  Strategis  Nasional,  yang  pelaksanaannya  dapat  diserahkan  kepada
              swasta.

              "Di samping itu tekanan pada masalah lingkungan hidup juga akan menguat dengan mudahnya
              para  pengusaha  mendapatkan  ijin  pembukaan  lahan  untuk  perusahaan  di  berbagai  sektor,"
              ungkap Doktor Kehutanan Universitas Mulawarman ini.

              Karena itu, legislator asal Kalimantan Timur ini menilai, bahwa proses pembahasan RUU Cipta
              Kerja ini sudah kehilangan ruh secara filosofis, sosiologis, dan yuridis di tengah pandemi ini. (   )
              "Walaupun  telah  disetujui  oleh  sebagian  besar  fraksi  di  DPR  RI  ada  baiknya  Presiden  tidak
              melanjutkan dan mengesahkan UU Cipta Kerja ini. Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan
              apalagi penjajahan terhadap hak rakyat sendiri," tukasnya.

              Anggota  Komisi  V  DPR  ini  menambahkan,  penolakan  atas  RUU  Ciptaker  ini  sejalan  dengan
              pemikiran Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Demokat menyebut sikap
              ini sebagai bentuk koalisi dengan masyarakat, termasuk buruh.

              "Tentu sebagai kader Partai Demokrat kami sangat senang dengan sikap Fraksi Partai Demokrat
              pada pendapat akhir mini mengenai pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I/pembahasan
              rancangan UU Cipta Kerja yang menyatakan menolak," pungkasnya.

              (mhd).











                                                           49
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55