Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 55
Rapat kerja bersama DPR dengan pemerintah berlangsung dengan hanya jeda dua setengah
jam dari selesainya rapat internal panitia kerja RUU Cipta Kerja. Anggota Badan Legislasi DPR,
Ledia Hanifa Amaliah, menuturkan rapat maraton' ini tak lazim. Biasanya, kata Ledia, ada jeda
sekitar sehari antara rapat panitia kerja dan rapat pengambilan keputusan.
AKROBAT PERSETUJUAN RUU CIPTA KERJA
Robby Irfany
robby. irfany@ tempo, co. id
Selangkah lagi Dewan Perwakilan Rakyat bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja menjadi undang-undang. Badan Legislasi DPR menyepakati semua substansi naskah
aturan dalam rapat kerja bersama pemerintah pada pukul 22.30, Sabtu lalu.
Rapat kerja bersama DPR dengan pemerintah berlangsung dengan hanya jeda dua setengah
jam dari selesainya rapat internal panitia kerja RUU Cipta Kerja. Anggota Badan Legislasi DPR,
Ledia Hanifa Amaliah, menuturkan rapat maraton' ini tak lazim. Biasanya, kata Ledia, ada jeda
sekitar sehari antara rapat panitia kerja dan rapat pengambilan keputusan.
Menurut Ledia, jeda minimal sehari ini bertujuan agar DPR dapat merapikan naskah yang sudah
disepakati. Kelaziman membelikan jeda sehari ini juga untuk memberikan kesempatan agar
perwakilan fraksi dapat membaca kembali draf RUU. "TVijuannya agar fraksi dapat memberikan
pandangan mini pada tahap berikutnya," kata Ledia kepada Tempo, kemarin.
Ia pun sempat menyarankan agar rapat kerja antara pemerintah dan DPR digelar pada hari ini.
Tapi usul Ledia itu ditolak rapat. "Ada kesan rapat kerja ingin disegerakan. Ada kelaziman yang
dilompati,"ujar Ledia.
Badan Legislasi dan pemerintah, Sabtu lalu, telah menyepakati RUU Cipta Kerja untuk disetujui
menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. "RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan
keputusan di tingkat selanjutnya,"kata Ketua Badan Legislasi Su-pratman Andi Agtas, yang
memimpin rapat.
Persetujuan ini didukung tujuh fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar,
Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai
Persatuan Pembangunan. Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai
Demokrat menolak RUU Cipta Kerja.
Politikus PKS, Ledia Hanifa, juga menemukan kejanggalan lain. Hal ini berkaitan dengan
beredarnya surat undangan dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada
sejumlah menteii. Airlangga mengundang sejumlah menteri untuk menghadiri rapat kerja
bersama Badan Legislasi pada 3 Oktober pukul 19.00 WIB.
Padahal, menurut Ledia, pada 2 Oktober, pembahasan RUU Cipta Kerja masih berlangsung di
tingkat tim perumus atau tim sinkronisasi. Tim ini bara selesai bekerja pada 3 Oktober di-nihari
atau sekitar pukul 00.40 WIB. "Ini janggal," kata Ledia.
Dalam rapat persetujuan pada Sabtu malam itu, selain Airlangga, setidaknya ada lima menteri-
lain yang hadir, di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fau-ziyah serta Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Siti Nur baya Bakar.
Berkaitan dengan surat ini, Tempo berupaya meminta konfirmasi kepada Sekretaris Kementerian
Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso, tapi tak direspons. Adapun staf ahli Menteri
Koordinator Perekonomian,ElenSetiadi, berkomentar pendek."Saya sedang rapat,' kata dia.
54
