Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Upaya kejar tayang ini bukan pertama kali terjadi dalam pembahasan aturan sapu jagat tersebut.
Para legislator tercatat pemah mengebut pembahasan RUU, bahkan di sela masa reses. Pada 28
September lalu, ketika sambungan listrik di gedung parlemen padam, rapat berpindah ke Hotel
Novotel Serpong, Tangerang Selatan.

Politikus Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan penyusunan RUU Cipta Kerja cacat pro-
sedural. Menurut dia, pembahasan yang ekstracepat menjadikan DPR terburu-buru, sehingga
mempersempit ruang partisipasi publik. "Beleid yang disusun dengan cara ini tak layak
dilanjutkan karena akan mengakibatkan cacat substansi,"kata dia.

Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi menampik tudingan bahwa RUU Cipta Kerja cacat.
Menurut dia, DPR selalu memenuhi standar formil. Materi naskah, dia mengklaim, juga sudah
dibahas bersama semua fraksi.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu mengakui parlemen kerap menggunakan masa reses
ataupun mengadakan pertemuan di hotel demi percepatan pembahasan. Pasalnya, ketentuan
membatasi pembahasan rancangan undang-undang hanya tiga kali masa sidang.

Jika melewati batas, draf harus dikembalikan kepada pemerintah. "Apakah boleh? Boleh, selama
dapat izin pimpinan DPR,"kata Baidowi.

Airlangga Hartarto mengklaim seluruh pembahasan RUU Cipta Kerja dilaksanakan secara
transparan. Dia meyakini, jika disairkan, aturan itu akan mendorong pemulihan ekonomi. "RUU
Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi,"kata Airlangga.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, menuding pemerintah
memanfaatkan situasi pandemi untuk mempercepat, pengesahan omnibus law. Menurut dia,
pemerintah tak mendengarkan aspirasi buruh dan kaum rentan lain yang berisiko terimbas RUU
Cipta Kerja. "Sikap serta langkah DPR dan pemerintah merupakan kejahatan konstitusi." kata
Dewi.
* FRANSISCA CHRISTY ROSANA

caption;

TEMPO/PRIMA MULIA

Sejumlah buruh asal Bekasi dan Purwakarta membentangkan poster saat aksi unjuk rasa
menolak pengesahan RUU omnibus law, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 29 September
lalu.

55