Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 58
Judul MENGEBUT PEMBAHASAN OMNIBUS LAW
Nama Media Koran Tempo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis ROBBY IRFANY
Tanggal 2020-10-05 06:00:00
Ukuran 224x206mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 144.883.200
News Value Rp 434.649.600
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dalam pidato pelantikan, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan menerbitkan
Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja serta Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah sebagai omnibus law.
MENGEBUT PEMBAHASAN OMNIBUS LAW
20 OKTOBER 2019 Dalam pidato pelantikan, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah
akan menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja serta Undang-Undang Pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai omnibus law.
16 DESEMBER 2019 Pemerintah menetapkan 127 anggota satuan tugas omnibus law Bersama
Kamar Dagang dan Industri, akademikus, kepala daerah, serta tokoh masyarakat.
13 JANUARI 2020 Unjuk rasa pertama menolak RUU Cipta Lapangan Kerja oleh para buruh.
2 FEBRUARI 2020 Ombudsman menerima aduan dari para anggota satuan tugas bahwa mereka
harus menandatangani surat perjanjian untuk merahasiakan draf RUU Cipta Lapangan Kerja dari
publik.
12 FEBRUARI 2020 Pemerintah menyerahkan surat presiden dan draf RUU Cipta Lapangan Kerja
kepada DPR. Nama RUU itu berubah menjadi Cipta Kerja.
4 MARET 2020 Sejumlah organisasi masyarakat sipil menolak undangan Kantor Staf Presiden
untuk membahas RUU Cipta Kerja.
21 APRIL 2020 Panitia Kerja Badan Legislasi DPR memulai pembahasan RUU Cipta Kerja.
24 APRIL 2O20 Presiden menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
3 MEI 2020 Koalisi masyarakat sipil menggugat surat presiden terkait dengan RUU ke PTUN.
20 MEI 2020 Panja memulai pembahasan daftar inventaris masalah RUU Cipta Kerja.
11 JULI 2020 DPR menghapus ketentuan tentang pers dalam RUU Cipta Kerja.
57
