Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 62
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengusulkan sisa anggaran subsidi upah
dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun
Kementerian Agama. "Selisih ini kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kami
akan lakukan revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) di Kemenaker akan dikembalikan ke
Kemenkeu kemudian karena ada banyak permintaan guru honorer di Kemendikbud maupun
Kementerian Agama yang berharap dapat manfaat subsidi upah maka kami rekomendasikan dap
rekomendasikan dapat program yang sama melalui kementerian terkait," kata Ida. Pernyataan
Ida tersebut dikemukakan saat konferensi pers bersama dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron,
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nai-nggolan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus
Susanto mengenai tindak lanjut rekomendasi KPK terhadap program subsidi upah di Jakarta,
Jumat Menurut Ida, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima subsidi upah adalah
untuk 15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp37,74 triliun.
Namun berdasarkan data yang sudah divalidasi BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 September
2020, hanya ada 12,4 juta pekerja yang layak untuk mendapatkan subsidi upah sehingga
terdapat selisih anggaran di situ.
SISA ANGGARAN SUBSIDI UPAH AKAN DIALOKASIKAN UNTUK GURU HONORER
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengusulkan sisa anggaran subsidi upah
dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun
Kementerian Agama. "Selisih ini kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kami
akan lakukan revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) di Kemenaker akan dikembalikan ke
Kemenkeu kemudian karena ada banyak permintaan guru honorerdi Kemendikbud maupun
Kementerian Agama yang berharap dapat manfaat subsidi upah maka kami rekomendasikan dap
rekomendasikan dapat program yang sama melalui kementerian terkait," kata Ida. Pernyataan
Ida tersebut dikemukakan saat konferensi pers bersama dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron,
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus
Susanto mengenai tindak lanjut rekomendasi KPK terhadap program subsidi upah di Jakarta,
Jumat Menurut Ida, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima subsidi upah adalah
untuk 15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp37,74 triliun.
Namun berdasarkan data yang sudah divalidasi BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 September
2020, hanya ada 12,4 juta pekerja yang layak untuk mendapatkan subsidi upah sehingga
terdapat selisih anggaran di situ.
"Jika diketahui rekening yang tidak aktif lagi dan tidak bisa disalurkan ke penerima program kami
ikut saran KPK dan sudah seharusnya kami kembalikan sisa anggaran ke kas negara," tambah
Ida.
Pemberian subsidi upah ini menurut Ida, juga membuka kesempatan para guru honorer menjadi
anggota BPJS Ketenagakerjaan. "Saya kira ini momentum untuk memperluas kepesertaan guru
honorer atau guru lainnya untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, pada prinsipnya kami
berharap semakin banyak manfaat bisa dirasakan masyarakat yang terdampak COVID-19,"
ungkap Ida Namun hingga saat ini, menurut Ida, BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan
validasi data. "Begitu kami pastikan rekening itu benar-benar tidak aktif selanjurnya kami
kembalikan ke kas negara, tentu masih ada kesempatan ke Pak Agus (Dirut BPJS
Ketenagakerjaan) untuk menyerahkan data rekeningnya melakukan verifikasi data," ungkap Ida.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan para pemberi kerja masih ada
yang belum memberikan nomor rekening para pekerjanya, tercatat 900 ribu pekerja belum
menyerahkan rekening. "Kami mendapat data 15,7 juta data pekerja, dari situ kami lakukan
pengumpulan rekening para peserta dan hingga akhir september jumlah rekening yang masuk
61
