Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Menurut Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Kahar S Cahyono, rencana mogok nasional akan dilakukan di lingkungan perusahaan.
Karena saat ini masih di tengah pandemi Covid-19, Kahar menyebutkan bahwa penerapan
protokol kesehatan tetap diutamakan nantinya.

"Mogok nasional dilakukan di lingkungan perusahaan, dengan protokol kesehatan seperti jaga
jarak dan menggunakan masker," kata Kahar, dilansir dari Kontan.co.id pada Minggu
(4/10/2020).

Kahar menjelaskan, nantinya para buruh dan pekerja akan tetap datang ke perusahaan seperti
biasa. Namun, bedanya adalah para pekerja akan melakukan mogok bekerja.

"Seperti ketika buruh setiap hari datang ke perusahaan. Bedanya, kali ini buruh datang untuk
melakukan aksi [mogok]," tuturnya.
Kahar menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan guna menekan penyebaran Covid-19
akan sangat diutamakan dalam pelaksanaan mogok nasional nantinya.

Adapum, mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk menolak rencana pemerintah dan DPR RI
yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam sidang paripurna DPR RI pada 8 Oktober 2020.

KSPI bersama 32 federasi serikat buruh lainnya menyatakan, aksi mogok nasional sesuai
mekanisme Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum.

Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan, dasar hukum lain untuk mogok nasional ini adalah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh , utamanya pada
Pasal 4.

Selain itu, dasar aksi adalah Undang-Undang tentang HAM dan Undang-Undang tentang
Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak- hak Sipil dan Politik.
Said menyebutkan, mogok nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh, bahkan rencananya
diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000 perusahaan dari berbagai sektor industri di
seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik,
farmasi, dan lainnya.
"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, tiga isu yaitu PHK,
sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003," kata Said Iqbal.

"KSPI pastikan mogok kerja akan dilakukan di lingkungan perusahaan".

64