Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

RUU Omnibus Law ini disepakati Badan Legislasi (Ba-leg) DPR RI dan Pemerintah untuk
diparipurnakan 8 Oktober menjadi UU. Kesepakatan yang diambil Sabtu malam, 3 Oktober lalu,
sebenarnya ditolak PKS dan Demokrat. Hanya saja, baleg sepakat membawa ke tingkat
selanjutnya. Rapat paripurna.

RUU sapu jagat ini memuat 11 klaster. Seperti penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan
investasi, ketenagakerjaan. Kemudian ada klaster kemudahan dan perlindungan IJMKM,
kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan
sanksi, pengendalian lahan.

Juga, ada kemudahan proyek pemerintah dan klaster Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Sementara sub klaster pers dan pendidikan sepakat dikeluarkan dari RUU ini. "Pemerintah dan
DPR tidak lagi bisa dipercaya. Mereka menutup telinga dan mata, padahal sejak dibahas sudah
mendapatkan penolakan," kata

Ketua Umum Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos Penolakan terhadap RUU
Omnibus Law, diakuinya, karena dianggap bertentangan dengan asas konstitusi. "Pembahasan
dipaksakan dan terburu-buru," tambahnya. Kata dia, aturan-aturan dalam undang-undang sapu
jagat ini tidak memihak kepada rakyat dan kaum buruh. Menurutnya, RUU ini sangat
mendewakan investasi yang belum tentu memberikan penciptaan lapangan kerja. Apalagi
memihak kepada kepentingan rakyat dan buruh. "Malah investasi yang kurang dikontrol bisa
berpotensi besar menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik agraria," jelasnya.
Sementara itu, koalisi gerakan sigill Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bersama aliansi di
daerah merencanakan aksi mogok massal nasional. Rencananya puncak aksi akan digelar besar-
besaran pada 8 Oktober nanti di gelding DPR RI dan pemda masing-masing.

"Jadi pada 6,7,8 Oktober nanti Gebrak dan seluruh aliansi dan jaringan di wilayah Indonesia
menyerukan aksi nasional pemogokan umum rakyat Indonesia," kata Perwakilan Gebrak yang
juga Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.

Ditambahkannya, koalisi rakyat sepakat menolak RUU ini secara keseluruhan. RUU ini tidak
hanya merugikan kaum buruh. Juga, para petani, masyarakat adat, pemuda, pelajar, mahasiswa,
miskin kota, nelayan dan mayoritas rakyat kecil lainnya.

"Sekali lagi, Omnibus Law malah akan memperburuk kondisi kerja di Indonesia. Upah murah,
memudahkan PHK dan merusak lingkungan," paparnya.

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menuturkan, pembahasan di tingkat baleg sudah
rampung. Masukan-masukan dari semua pihak tidak bisa diakomodasi 100 persen. Tetapi,
mayoritas sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam RUU ini."Sisa diparipurnakan," jelasnya. (*)

68