Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 72
Hal kedua yang ditolak buruh terkait pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi
25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
Ketiga, KSPI menolak soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Menurutnya, buruh menolak
pasal yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup.
Keempat, terkait karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup. Menurut Said, hal ini menjadi
masalah serius bagi buruh. Ia pun mempertanyakan pihak yang akan membayar Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.
Kelima, buruh menolak jam kerja yang eksploitatif.
Keenam, lanjut dia, buruh menolak penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Menurutnya,
dalam draf RUU Omnibus Law Ciptaker yang telah disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna,
cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan terancam hilang, karena hak upahnya atas
cuti tersebut hilang.
Terkahir, terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena adanya kontrak seumur
hidup.
(eks).
71
