Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 75
Judul Pasar Diprediksi Sambut Positif RUU Cipta Kerja
Nama Media Koran Sindo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis HATIM VARABI
Tanggal 2020-10-05 05:49:00
Ukuran 146x253mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 122.640.000
News Value Rp 613.200.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ferry Latuhihin (Chief Economist) Omnibus Law untuk Cipta Kerja yang akan diverifikasi
DPR tanggal 8 Oktober menurut JP Morgan bisa mengangkat indeks menembus level 6.000.
Karena bila disetujui, Omnibus Law Cipta Kerja akan menarik FDI
negative - Carmelita Har (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang
Perhubungan) Termasuk kepentingan pengusaha kecil UMKM tentu saja. Kalau pemerintah
melihat ini baik, tentu kita akan mendukung yang terbaik untuk kepentingan bangsa
positive - Carmelita Har (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang
Perhubungan) Kalau manfaatnya banyak, sudah barang tentu kita akan selalu mendukung. Yang
penting itu tadi, pengusaha lokal diutamakan
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bi- dang Perekonomian) RUU Cipta . Kerja
akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan
lebih efisien, mudah, dan pasti, de-nganadanyapenerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
(NSPK)dan penggunaan sistem elektronik
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bi- dang Perekonomian) Ditambah lagi proses
administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban, yang pada akhirnya menghambat
investasi dan pembukaan lapangan kerja
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bi- dang Perekonomian) Aspek transparansi
pun selalu dijunjung tinggi dalam penyusunan RUU ini
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bi- dang Perekonomian) Untuk sertifikasi halal,
RUU Cipta Kerja menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal
neutral - Supratman Andi Agtas (None) Terkait dengan besaran pesangon, juga diusulkan oleh
pemerintah untuk dibahas kembali, namun sebelum kita memutuskan. Kita perlu mendengar
penjelasan pemerintah
74
