Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Ringkasan

Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR telah menyepakati substansi Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja. Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR
dengan pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap Pembicaraan Tingkat I RUU Cipta
Kar -ya, pada Sabtu (3/10) lalu. Selanjutnya, RUU Cipta Karya akan dibawa ke Rapat Paripurna
untuk pengambilan ke -putusan dan mendapatkan pengesahan pada Kamis (8/ -10/2020).

PASAR DIPREDIKSI SAMBUT POSITIF RUU CIPTA KERJA

Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR telah menyepakati substansi Rancangan
Undang-Undang CiptaKerja.

Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan pemerintah untuk
pengambilan keputusan terhadap Pembicaraan Tingkat I RUU Cipta Karya, pada Sabtu (3/10)
lalu. Selanjutnya, RUU Cipta Karya akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan
keputusan dan mendapatkan pengesahan pada Kamis (8/ -10/2020).

Chief Economist Tanam Duit Ferry Latuhihin mengatakan, pasar diprediksi akan menyambut
positif Omnibus Law Cipta Kerja karena akan menarik investasi langsung. Dampak lainnya juga
diyakini akan membuat Outlook 2021 untuk Indonesia 'menjadi jauh lebih baik.

"Omnibus Law untuk Cipta Kerja yang akan diverifikasi DPR tanggal 8 Oktober menurut JP
Morgan bisa mengangkat indeks menembus level 6.000. Karena bila disetujui, Omnibus Law
Cipta Kerja akan menarik FDI," ujar Ferry di Jakarta kemarin.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto
mengatakan, pihaknya mencekung RUU Cipta Kerja selama kepentingan pengusaha di dalam
negeri juga tetap terakomodasi. "Termasuk kepentingan pengusaha kecil UMKM tentu saja.
Kalau pemerintah melihat ini baik, tentu kita akan mendukung yang terbaik untuk kepentingan
bangsa," ujarnya kepada SINDO Media di Jakarta kemarin.

Di sisi lain, Carmelita yang juga ketua umum Indonesian National Shipowner Si Assotiation
(INSA), menegaskan pihaknya mendukung RUU Cipta Kerja, selama kepentingan sektor
pelayaran dalam negeri tetap berdaulat di wilayah NKRI. "Ini bukan berarti kita antiasing, tapi
harusnya laut dan sumber dayanya dioptimalkan untuk kepentingan nasional dengan
perdagangan domestiknya dilayani kapal merah putih," ajarnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan terus mendukung pelaksanaan iklim berusaha yang efektif
dan efisien sehingga memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. "Kalau manfaatnya
banyak, sudah barang tentu kita akan selalu mendukung. Yang penting itu tadi, pengusaha lokal
diutamakan," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili pemerintah
meyakini, RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi
nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global, untuk mewujudkan
masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan. "RUU Cipta Kerja akan mendorong
reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien,
mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)dan
penggunaan sistem elektronik," ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Selama ini, lanjut dia, masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan
lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi
yang memberatkan, pengadaan la han yang sulit, pemberdayaan UMKM dan koperasi yang

75