Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

belum optimal. "Ditambah lagi proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung
lamban, yang pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja," paparnya.
Menurut Airlangga, RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang
menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan
system birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem
investasi yang kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan Angkatan
kerja yang terus bertambah. "Aspek transparansi pun selalu dijunjung tinggi dalam penyusunan
RUU ini," paparnya.

Dia mengatakan, manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja antara lain
bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa dukungan dalam bentuk
kemudahan dan kepastian dalam proses per melalui OSS (Online Single Submission). Ditambah
lagi kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HaKI), kemudahan dalam
mendirikan perseroan terbuka perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang
mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.
RUU Cipta Kerja juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi,dengan menetapkan
minimal jumlah pendirian hanya oleh sembilan orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang
kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan
teknologi. "Untuk sertifikasi halal, RUU Cipta Kerja menjamin percepatan dan kepastian dalam
proses sertifikasi halal," paparnya.

Ketua Panja RUU Cipta Kerja Supratman Andi Agtas menuturkan, kesepakatan Panitia Kerja
(Panja) RUU Cipta Kerja terkait ketentuan ketenagakerjaan berubah seketika di ujung
pengesahan RUU Ciptaker pada tingkat I di Baleg DPR bersama dengan pemerintah.

Selain soal ketentuan upah minimum kabupaten/kota, pemerintah juga mengubah soal
ketentuan pesangon yang awalnya di sepakati dalam Panja maksimal tetap 32 kali dengan
skema, 23 dari pengusaha dan 9 kali pemerintah. Pemerintah masih merasa keberatan sehingga
dipangkas menjadi maksimal 25 kali gaji. "Terkait dengan besaran pesangon, juga diusulkan
oleh pemerintah untuk dibahas kembali, namun sebelum kita memutuskan. Kita perlu mendengar
penjelasan pemerintah," kata Supratman.

O hatim varabi/ hafidfuad/ichsanaminZ kiswondari

76