Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 66
Judul Kritik RUU Cilaka, Buruh di Riau Gelar Mogok Masal
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://riau.suara.com/read/2020/10/05/055653/kritik-ruu-cilaka-
buruh-di-riau-gelar-mogok-masal
Jurnalis Yovanda Noni
Tanggal 2020-10-05 05:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Aliansi Buruh Riau Bersatu (BRB) akan menggelar aksi mogok nasional. Aksi tersebut sebagai
respon atas regulasi RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), yang banyak dapat kritikan dari
organisasi buruh.
KRITIK RUU CILAKA, BURUH DI RIAU GELAR MOGOK MASAL
Aliansi Buruh Riau Bersatu (BRB) akan menggelar aksi mogok nasional. Aksi tersebut sebagai
respon atas regulasi RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), yang banyak dapat kritikan dari
organisasi buruh.
Aktivis BRB, Anan Krisna, menuturkan aksi mogok tersebut dilakukan untuk menyiasati larangan
bekerumun ditengah pandemi Covid-19.
"Terkait dengan adanya peraturan larangan berkumpul kemungkinan kami aliansi BRB akan
mengikuti mogok nasional," ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (4/10).
Anand, menambahkan bila sesuai rencana pihaknya bakal terlibat dalam aksi mogok selama tiga
hari, terhitung tanggal 6 Oktober hingga 8 Oktober.
Dihubungi terpisah, Koordinator Wilayah Riau Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(KSBSI),Juandi Hutahuruk, mengatakan saat ini pihaknya menunggu arahan lebih lanjut.
"Kalau KSBSI Riau sampai saat ini belum ada instruksi," tekannya.
Adapun KSBSI Riau termasuk kelompok buruh yang vokal melontarkan kritikan atas RUU Cilaka.
Berbagai hal di dalam regulasi undang-undang itu disorot KSBSI diantaranya: pengupahan
dengan sistem per jam dan menghapuskan standar upah melalui hitungan UMK dan upah sektor
provinsi maupun kota/kabupaten,hak pesangon yang dibatasi, melegalkan seluruh jenis
pekerjaan menjadi bersifat kontrak tanpa batas waktu yang ditentukan.
Sebelumnya, rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati
RUU Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.
65
