Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 52
Pembahasan RUU Cipta Kerja sejatinya cacat sejak awal. Pemerintah melanggar Undang-Uhdang
Nomor 12 Tahun 2011 ketika merumuskan RUU Cipta Kerja secara sembunyi-sembunyi.
Pasal 96 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu menjamin
hak masyarakat untuk memberi masukan dalam perumusan undang-undang.
Faktanya,pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha dan segelintir akademikus ketika
menyusun rancangan omnibus law.
DPR memang sempat memberi "gula-gula" ketika mengundang dan meminta masukan
perwakilan serikat buruh. Namun kesepakatan terakhir DPR dan pemerintah terbukti
mengabaikan masukan dari kalangan buruh. Pasal-pasal yang mempermudah kegiatan usaha
tapi berpotensi merugikan lingkungan pun masih bercokol dalam rancangan terakhir omnibus
laiu. Begitu pula dengan pasal-pasal yang melemahkan prinsip desentralisasi dan sistem checks
and balances dalam pemerintahan.
Karena RUU Cipta Kerja mengidap begitu banyak masalah, pembahasan dan pengesahannya
tidak boleh tergesa-gesa. Dalih pemerintah dan DPR bahwa omnibus law perlu segera berlaku
demi menggenjot investasi kini semakin tak valid lagi. Di tengah kegagapan pemerintah
menghadapi wabah, investor asing tak akan begitu saja masuk Indonesia semata-mata karena
ada jaminan omnibus law.
Lain lagi ceritanya bila RUU Cipta Kerja memang dirancang hanya untuk melindungi kepentingan
pengusaha. Maka, kekompakan DPR dan pemerintah sudah sewajarnya mendapat perlawanan
keras dari masyarakat luas. Selemah-lemahnya perlawanan adalah mengajukan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi, segera setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. *
51
