Page 447 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 447
"Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan KPK bagaimana pengelolaan penyaluran
subsidi gaji atau upah, agar dilakukan secara akuntabel dan memenuhi tata kelola pemerintahan
yang baik," kata Ida di Jakarta pada Jumat (2/10/2020).
Ida menjelaskan, para pekerja akan menerima subsidi gaji/upah Rp600 ribu per bulan selama 4
bulan, dan dibayarkan tiap 2 bulan sekali. Pihak Kemnaker telah menerima data penerima
bantuan subsidi gaji/upah sebanyak 12,4 juta pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Sebanyak 10,5 juta penerima bantuan subsidi upah/gaji telah menerima bantuan subsidi dari
pemerintah yang dilakukan sejak 24 Agustus 2020," lanjut dia didampingi Kepala BPJS
Ketenagakerjaan Agus Susanto.
Secara rinci, bantuan subdisi gaji/upah tahap I telah tersalurkan kepada 2.484.429 penerima
atau setara 99,38% dari total penerima sebanyak 2,5 juta orang. Tahap II telah tersalurkan
kepada 2.981.533 penerima atau setara 99,38% dari total 3 juta orang; Tahap III tersalurkan
kepada 3.476.122 penerima atau setara 99,32% dari total 3,5 juta orang.
"Untuk tahap IV telah tersalurkan kepada 1.836.177 penerima atau setara 69,18% dari total 2,6
juta orang. Sementara untuk tahap V, saat ini masih dalam proses cek kelengkapan data," kata
Ida.
Dia melanjutkan, ada sejumlah kendala dalam penyaluran subsidi gaji/upah. Di antaranya
adanya duplikasi rekening, rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, rekening dibekukan,
rekening tidak sesuai NIK, dan rekening tidak terdaftar.
Menaker Ida juga mengatakan, pihaknya telah melaporkan kendala tersebut ke KPK dan
berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk validasi data dan bank penyalur. "Kami juga
membuat posko pengaduan dan sistem cek secara online melalui portal Sisnaker," tuturnya.
(akr).
446
