Page 451 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 451

Melalui subsidi gaji, para pekerja akan menerima subsidi gaji/upah Rp 600.000 per bulan selama
              4 bulan, dan dibayarkan tiap 2 bulan sekali. Awalnya target penyaluran bantuan subsidi gaji
              sebanyak 15,7 juta. Namun dari hasil validasi berlapis yang dilakukan bersama BP Jamsostek,
              hanya 12,4 juta data yang dianggap valid. Kendati demikian, alokasi anggaran sebesar Rp 37,7
              triliun tersebut, sisanya akan dikembalikan ke kas negara.

              Nantinya, sisa anggaran itu dari Kas Negara akan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan
              dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  serta  Kementerian  Agama  untuk  disalurkan  kepada  guru
              honorer dan guru agama dalam program bantuan subsidi gaji. "Sebanyak 10,5 juta penerima
              bantuan subsidi upah atau gaji telah menerima bantuan subsidi dari pemerintah yang dilakukan
              sejak 24 Agustus 2020," ujarnya.

              Ida  menjelaskan  secara  rinci,  bantuan  subdisi  gaji/upah  tahap  I  telah  tersalurkan  kepada
              2.484.429 penerima atau setara 99,38 persen dari total penerima sebanyak 2,5 juta orang, tahap
              II telah tersalurkan kepada 2.981.533 penerima atau setara 99,38 persen dari total 3 juta orang,
              tahap III tersalurkan kepada 3.476.122 penerima atau setara 99,32 persen dari total 3,5 juta
              orang. "Untuk tahap IV telah tersalurkan kepada 1.836.177 penerima atau setara 69,18 persen
              dari total 2,6 juta orang. Sementara untuk tahap V, saat ini masih dalam proses cek kelengkapan
              data," jelasnya.

              Ida  juga  mengungkapkan,  terdapat  sejumlah  kendala  dalam  penyaluran  subsidi  gaji/upah.
              Diantaranya  adanya  duplikasi  rekening,  rekening  tutup,  rekening  pasif,  tidak  valid,  rekening
              dibekukan, rekening tidak sesuai NIK, dan rekening tidak terdaftar.

              Pihaknya  telah  melaporkan  kendala  tersebut  ke  KPK  dan  berkoordinasi  dengan  BPJS
              Ketenagakerjaan  untuk  validasi  data  dan  bank  penyalur.  Pemerintah  juga  membuat  posko
              pengaduan dan sistem cek secara online melalui portal Sisnaker.











































                                                           450
   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456