Page 453 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi tidak ada alasan upah minimum tahun 2020 ke 2021
tidak ada kenaikan, karena pertumbuhan ekonomi sedang minus
negative - Said Iqbal (Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Jadi bukan hal yang
baru, ketika ekonomi minus, upah tetap dinaikkan

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah membahas upah minimum provinsi (UMP) dan
upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021. Direktur Pengupahan, Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kemnaker,
Dinar Titus Jogaswitani, mengatakan sejauh ini belum ada persiapan, namun yang pasti
Kemnaker saat ini tengah menggodok peraturan UMP dan UMK 2021.

KEMNAKER GODOK PENETAPAN UMP 2021, BAKAL NAIK BERAPA?

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah membahas upah minimum provinsi
(UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021. Direktur Pengupahan, Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK)
Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani, mengatakan sejauh ini belum ada persiapan, namun yang
pasti Kemnaker saat ini tengah menggodok peraturan UMP dan UMK 2021. "Belum (ada
persiapan) nanti akan dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang saat ini
sedang digodok," kata Dinar kepada Liputan6.com , Jumat (2/10/2020).

Lebih lanjut, ia mengatakan penetapan upah minimum tahun depan berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, sebagaimana akan dilakukan
secara serentak setiap 1 November. Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021 sekurang-kurangnya sebesar 8 persen.

Di mana kenaikan sebesar 8 persen tersebut, setara dengan kenaikan upah minimum dalam tiga
tahun terakhir. Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (5/9). Menurut
Said dengan kenaikan upah minimum sekurang-kurangnya 8 persen tersebut, bertujuan untuk
menjaga daya beli masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk melakukan recovery ekonomi.
Sementara, menurut Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar, menilai permintaan serikat
pekerja Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sebesar 8 persen terlalu tinggi. Ia menyarankan
penentuan upah minimum berpatok pada inflasi yakni sekitar 1,5-2 persen. Demikian, Timboel
menyarankan Pemerintah harus lebih bijak saja dalam menaikkan UMP di 2021 yang akan
ditetapkan 1 November 2020. Agar dunia usaha masih bisa beroperasi dan pekerja tidak
terdampak PHK. Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar, menilai permintaan serikat pekerja
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sebesar 8 persen terlalu tinggi.

"Saya mau bilang 8 persen itu hitungannya dari mana? Saat ini undang-undang regulasi
operasional yang existing yang mengatur kenaikan upah minimum itu ada di pasal 44 PP 78
tahun 2015 yaitu pertumbuhan ekonomi plus inflasi nasional itu rumusnya, cukuplah kita minta
kenaikan upah periode 2021 disesuaikan saja dengan inflasi yakni 1,5 - 2 persen," kata Timboel
kepada Liputan6, Jumat (2/10/2020).

Menurutnya yang terpenting daya beli tidak terhapus oleh inflasi, meskipun para pengusaha
meminta UMP 2021 0 persen artinya terlalu rendah tidak ada pertumbuhan, dan serikat Pekerja
meminta 8 persen terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi pandemi covid-19.

452