Page 449 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 449
KPK AWASI PROGRAM SUBSIDI GAJI PEKERJA SELAMA PANDEMI COVID-19
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakalan mengawasi program
subsidi gaji bagi pekerja selama pandemic Covid-19. Subsidi gaji bagi para pekerja direncanakan
akan diperpanjang hingga awal 2021
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya tidak dalam posisi setuju atau tidak
dengan perpanjangan program tersebut. Ia hanya memastikan pihaknya akan bekerja sesuai
dengan kewenangan, yakni mengawal setiap program pemerintah agar tak terjadi tindak pidana
korupsi.
"(Perpanjangan subsidi) itu adalah porsinya pemerintah. Kalau bayangan pemerintah dampak
Covid-19 masih akan berlangsung sampai triwulan kedua 2021, sekali lagi itu keputusannya di
pemerintah, KPK hanya mengawal, yang penting program itu tepat sasaran tidak dikorupsi,"
ucap Ghufron ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Kepala
BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (2/10/2020).
Yang terpenting, menurut Ghufron, adalah pemerintah tepat sasaran dalam memberikan subsidi
gaji kepada tenaga kerja. Ia mengimbau agar pemerintah terus memperbaharui data penerima
subsidi.
"Sebenarnya adalah usuluan kami bahwa basis data kalau selama ini menggunakan basis data
BPJS ketenagakerjaan, kami berharap sekali ditambahkan. Ini adalah menjadi momen penting
untuk kemudian menambah kepesertaan BPJS karena selama ini tingkat kepesertaan BPJS masih
58 persen dari tenaga kerja," ujar Ghufron.
Menurut Ghufron, lantaran belum semua tenaga kerja terdata oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka
masih banyak tenaga kerja yang tak menerima subsidi gaji yang besarannya Rp600 ribu setiap
bulannya itu. "Artinya apa, ada sekitar 52 persen yang tidak tercover. Oleh karena itu kami
berharap kepada menteri untuk kemudian memastikan agar BPJS ketenagakerjaan input data
baru," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
memastikan bahwa bantuan untuk UMKM serta subsidi gaji bagi pekerja akan berlanjut hingga
awal 2021.
Adapun bantuan tersebut merupakan program prioritas dalam starategi pemulihan ekonomi.
"Program lanjutan yang dijadikan prioritas untuk bansos itu, satu bansos tunai yang terkait
dengan Banpres untuk UMKM itu akan dilanjutkan. Kedua, bantuan untuk subsidi gaji itu juga
akan dilanjutkan di kuartal pertama tahun depan," jelas Airlangga usai rapat bersama Presiden
Jokowi seperti disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/9/2020).
Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan program Kartu Prakerja, bansos tunai, sembako,
hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Sejumlah bantuan ini diberikan untuk meningkatkan
konsumsi masyatakat di masa pandemi Covid-19. "Program-program ini diharapkan untuk masih
menjaga daya beli masyarakat di dalam situasi pandemi Covid-19 ," kata Airlangga.
Seperti diketahui, pemerintah memberikan bantuan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu per bulan
selama empat bulan dengan target penerima 15,7 juta jiwa pekerja. Bantuan ini diberikan kepada
pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta. Masing-masing penerima akan mendapatkan subsidi
gaji sebesar Rp2,4 juta dalam dua tahap. Di tahap awal, pemerintah membagikan Rp1,2 juta
yang di transfer langsung ke rekening masing-masing penerima melalui bank Himbara
(Himpunan Bank Milik Negara).
448
