Page 454 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I masih positif 2,97 persen dan kuartal II
masih dikatakan cukup baik walaupun minus 5,32 persen, tapi di kuartal III dan IV masih
diprediksikan minus. "Artinya inflasi yang saya sebutkan upah kita jadi termakan inflasi, maksud
saya kondisi ini juga harus dilihat oleh Serikat Pekerja kalau minta sampai 8 persen itu susah
untuk dipenuhi, dampaknya akan terjadi penolakan besar-besaran, terjadi perselisihan di
lapangan,"ujarnya.

Selain itu, para pengusaha juga akan menempuh usaha menggugat kenaikan UMP dan meminta
penundaan UMP kepada Pemerintah, bahkan kemungkinan mereka tidak mau bayar sesuai yang
diputuskan oleh Gubernur. "Ini kan akan runyam lagi, dalam kondisi yang tidak normal akan
terjadi perselisihan lagi, kalau misalnya Gubernur memenuhi keinginan serikat pekerja kenaikan
UMP 8 persen," katanya.

Oleh sebab itu, Timboel menyarankan Pemerintah harus lebih bijak saja dalam menaikkan UMP
di 2021 yang akan ditetapkan 1 November 2020. Karena disaat pandemi covid-19 ini masih
untung perusahaan masih bisa beroperasi dan pekerja tidak terdampak PHK. "Perusahaan sudah
jalan saja sudah bagus, jadi persoalannya adalah bagaimana serikat pekerja dengan perusahaan
saling berempati. Pekerja tidak meminta tinggi, pengusaha juga tidak meminta 0, harus ada titik
temu di tengah yaitu mengacu pada inflasi yaitu 1,5 - 2 persen,"pungkasnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021 sekurang-kurangnya
sebesar 8 persen. Di mana kenaikan sebesar 8 persen tersebut, setara dengan kenaikan upah
minimum dalam tiga tahun terakhir. Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta,
Sabtu (5/9). "Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus dalam 2 kwartal
terakhir, tetapi daya beli masyarakat harus tetap dijaga. Dengan demikian, adanya inflansi harga
barang tetap terjangkau dengan adanya kenaikan upah yang wajar," kata Said Iqbal di Jakarta,
Sabtu (5/9/2020).
Dengan kenaikan upah minimum sekurang-kurangnya 8 persen tersebut, kata Said Iqbal,
bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk melakukan
recovery ekonomi. "Dalam situasi seperti sekarang ini, eksport belum bisa diharapkan. Oleh
karena itu, untuk menjaga agar recovery ekonomi tetap terjadi, yang harus dilakukan adalah
meningkatkan nilai konsumsi dengan cara meningkatkan kenaikan upah minimum tahun 2021,"
tegasnya.

Said Iqbal membandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000. Sebagai
contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16
persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan
upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal
pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen. "Jadi tidak ada alasan upah minimum
tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan, karena pertumbuhan ekonomi sedang minus,"
tambahnya.
Justru karena pada saat itu pemerintah tetap menaikkan upah meskipun pertumbuhan ekonomi
sedang minus, akhirnya konsumsi tetap terjaga. "Jadi bukan hal yang baru, ketika ekonomi
minus, upah tetap dinaikkan," tegas pria yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini. Untuk itu, KSPI akan memerintahkan seluruh kadernya yang
duduk di dalam Dewan Pengupahan di seluruh Indonesia untuk memperjuangkan kenaikan upah
minimum 2021.

453