Page 480 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

"[perpanjangan subsidi] itu adalah porsinya pemerintah. Kalau bayangan pemerintah dampak
COVID-19 masih akan berlangsung sampai triwulan kedua 2021, sekali lagi itu keputusannya di
pemerintah; KPK hanya mengawal, yang penting program itu tepat sasaran, tidak dikorupsi,"
kata Ghufron usai pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Kepala BPJS
Ketenagakerjaan Agus Susanto, Jumat 2 Oktober 2020.

Ghufron mengingatkan, yang terpenting pemerintah tepat sasaran dalam memberikan subsidi
gaji kepada tenaga kerja. Dia mengimbau agar pemerintah terus memperbaharui data penerima
subsidi.

"Sebenarnya adalah usuluan kami bahwa basis data kalau selama ini menggunakan basis data
BPJS ketenagakerjaan, kami berharap sekali ditambahkan. Ini adalah menjadi momen penting
untuk kemudian menambah kepesertaan BPJS karena selama ini tingkat kepesertaan BPJS masih
58 persen dari tenaga kerja," katanya.

Karena belum semua tenaga kerja terdata oleh BPJS Ketenagakerjaan, katanya, masih banyak
tenaga kerja yang tidak menerima subsidi gaji yang besarannya Rp600 ribu per bulan itu.

"Artinya apa, ada sekitar 52 persen yang tidak ter-cover. Oleh karena itu kami berharap kepada
menteri untuk kemudian memastikan agar BPJS ketenagakerjaan input data baru," ujarnya.

Pemerintah mengambil kebijakan guna menekan dampak pandemi bagi tenaga kerja dengan
memberikan bantuan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dengan
target penerima 15,7 juta orang pekerja. Bantuan diberikan kepada pekerja yang bergaji di
bawah Rp 5 juta.

Masing-masing penerima akan mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp2,4 juta dalam dua tahap.
Di tahap awal, pemerintah membagikan Rp1,2 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-
masing penerima lewat bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). (ren).

479