Page 484 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 484
pihaknya akan bekerja sesuai dengan kewenangan, yakni mengawasi setiap program pemerintah
agar tak terjadi tindak pidana korupsi.
"(Perpanjangan subsidi) itu adalah porsinya pemerintah. Kalau bayangan pemerintah dampak
Covid-19 masih akan berlangsung sampai triwulan kedua 2021, sekali lagi itu keputusannya di
pemerintah, KPK hanya mengawal, yang penting program itu tepat sasaran tidak dikorupsi," kata
Ghufron usai pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Kepala BPJS
Ketenagakerjaan Agus Susanto di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/10/2020).
Menurut Ghufron pengawalan yang dilakukan KPK untuk memastikan program subsidi upah yang
saat ini telah menelan anggaran sekitar Rp 37,7 triliun tepat sasaran. Untuk itu, KPK meminta
pemerintah terus memperbarui data penerima subsidi. KPK meminta data dari BPJS dipadankan
dengan data DTKS yang ada di Kementerian Sosial, data penerima kartu prakerja di Menko
Perekonomian dan data perpajakan.
"Sebenarnya adalah usulan kami bahwa basis data kalau selama ini menggunakan basis data
BPJS ketenagakerjaan, kami berharap sekali ditambahkan. Ini adalah menjadi momen penting
untuk kemudian menambah kepesertaan BPJS karena selama ini tingkat kepesertaan BPJS masih
58 persen dari tenaga kerja," kata Ghufron.
Dengan angka partisipasi BJPS sekitar 58 persen, terdapat 42 persen pekerja yang belum
menerima subsidi upah.
"Artinya apa, ada sekitar 42 persen yang tidak ter- cover . Oleh karena itu kami berharap
kepada menteri untuk kemudian memastikan agar BPJS ketenagakerjaan input data baru," kata
Ghufron.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan
bantuan untuk UMKM serta subsidi gaji bagi pekerja akan berlanjut hingga kuartal pertama 2021.
Bantuan tersebut merupakan program prioritas dalam starategi pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan program Kartu Prakerja, bansos tunai, sembako,
hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Sejumlah bantuan ini diberikan untuk meningkatkan
konsumsi masyatakat di masa pandemi Covid-19 .
Sumber:BeritaSatu.com.
483
