Page 488 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 488
"Akhirnya hanya ada 12,4 juta nomor rekening yang valid dan kami serahkan ke Kemenaker
untuk diproses lebih lanjut. Artinya dari 14,8 juta data yang masuk valid 12,4 juta yang valid.
Ada 2,4 juta data yang tidak diteruskan, tidak bisa diproses," jelas Agus.
Dari 2,4 juta data itu ada 1,8 juta karena tidak sesuai kriteria Permenaker, ada 600 ribu gagal
dikonfirmasi atau divalidasi ulang hingga tenggat waktu terakhir 30 September 2020.
Agus pun mengaku siap untuk melakukan verifikasi data lagi bila pemerintah seperti yang
disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan melanjutkan program Bantuan
Subsidi Upah hingga triwulan II 2021.
"BPJS sangat siap dan mendukung bila ingin berikan bantuan subsidi upah sampai 2021. Kami
siapkan data sesuai regulasi yang ada karena itu penting para pekerja yang daftar, bisa
mendaftar melalui aplikasi atau cabang-cabang kantor kami," tambah Agus.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan sampai 29 September 2020 ada 167.314
pengaduan untuk Kemenaker terkait subsidi upah dan tinggal 56 ribu pengaduan yang belum
ditindaklanjuti.
"Kalau kita lihat 55 persen pengaduan karena tidak terima, jangan-jangan mereka ini belum
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau karena ini disalurkan per 'batch' harus sabar, sedangkan
15 persen baru bertanya persyaratannya apa untuk mendapat subsidi upah," kata Pahala.
Syarat penerima bantuan upah adalah WNI yang dibuktikan kepemilikan Nomor Induk
Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran
sampai Juni 2020, mendapat gaji/upah di bawah Rp5 juta serta memiliki rekening bank aktif.
487
