Page 497 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 497
sudah dilakukan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker di gedung KPK Jakarta,
Jumat.
MENAKER: 12,4 JUTA PEKERJA TELAH NIKMATI SUBSIDI UPAH RP14,88 TRILIUN
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan pemerintah sudah
menyalurkan dana Rp14,88 triliun untuk 12,4 juta pekerja penerima subsidi upah. "Total
penerima adalah 12,4 juta dengan total anggaran Rp14,88 triliun. Data terakhir yang diberikan
BPJS Ketenagakerjaan dari 15,7 juta pekerja ternyata jadi 12,48 juta pekerja, jadi ada selisih
dari target awal karena sudah dilakukan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker di
gedung KPK Jakarta, Jumat.
Menaker menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers bersama dengan Wakil Ketua KPK
Nurul Ghufron, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan Agus Susanto mengenai follow up rekomendasi KPK terhadap program subsidi
upah.
Menurut dia, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima subsidi upah adalah untuk
15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp37,74 triliun. Bantuan diberikan dalam bentuk uang
sebesar Rp600 per bulan selama 4 bulan yaitu Agustus-Desember 2020 dan dibayarkan setiap
dua bulan sekali.
"Alhamdulilah realisasi bantuan subsidi gaji sudah dalam beberapa batch. Batch I kami
menerima data 2,5 juta pekerja, batch II ada 3 juta pekerja, batch III ada 3,5 juta pekerja,
batch IV ada 2,6 juta pekerja dan batch V ada 618 ribu data pekerja," tambah Menaker.
Realisasi batch I mencapai 99,38 persen atau 2,4 juta penerima; batch II 99,38 persen atau
2,9 juta penerima; batch III 99,32 persen atau 3,4 juta penerima; batch IV 69,18 persen atau
1,8 juta penerima sedangkan data batch V baru diterima 30 September 2020.
"Jadi saat ini sedang berjalan proses check list di Kemenaker, kami butuh waktu 4 hari kira-kira
tangga 5 Oktober 2020 baru bisa disalurkan," ungkap Menaker.
Menurut Menaker, ada beberapa kendala kenapa realisasi tidak mencapai 100 persen.
"Terjadi duplikasi rekening, rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, dibekukan, rekening tidak
sesuai NIK (nomor induk kepegawaian), rekening tidak terdaftar, seluruhnya ada 130.183 yang
mengalami kendala," tambahnya.
Terhadap kendala tersebut, Kemenaker telah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan
bank penyalur serta membbuat posko pengaduan serta sistem cek secara daring malalui aplikasi
sisnaker ditambah menyediakan call center termasuk nomor whatsapp.
"Misalnya mereka yang masuk kriteria tapi belum turun mungkin masuk ke batch IV atau batch
V yang sedang proses cek," ungkap Ida.
Menurut Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, KPK merekomendasikan 3 hal dalam
program subsidi upah ini.
"Kami melihat dalam program seperti ini data harus valid, supaya data harus berbasis NIK
(Nomor Induk Ketenagakerjaan) supaya terjamin orangnya ada. Pada saat yang sama bisa
dikroscek ke data lain seperti BPJS, Kartu Pra Kerja atau data yang terkait DTKS (Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial) dan terakhir data cross check, " ke Ditjen Pajak," kata Pahala.
496
