Page 606 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Usulan agar guru ngaji dan guru honorer mendapat tunjangan selama masa pandemi Covid-19
telah lama disuarakan banyak kalangan. Mereka menilai pemerintah abai terhadap kalangan guru
ngaji dan guru honorer yang juga mendapat pukulan ekonomi selama masa pandemi Covid-19.

Guru ngaji dan guru honorer layak untuk dikedepankan mendapatkan subsidi karena selama ini
mereka digaji di bawah standar upah minimum regional (UMR). Kebanyakan guru ngaji dan guru
honorer ini harus bekerja sampingan di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
keluarga. Ironisnya, selama Covid-19 ini banyak sektor informal yang harus gulung tikar.

"Mereka juga bagian dari kelompok masyarakat yang perlu diperhatikan dan terdampak Covid-
19. Saya kira negara harus hadir untuk membantu mereka. Pekerja yang mendapatkan
penghasilan rutin saja mendapatkan subsidi, guru ngaji yang pendapatannya sangat-sangat
terbatas tidak diperhatikan, itu kan ironis," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzili
kemarin.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, Komisi VIII selalu menyuarakan agar guru ngaji dan
honorer diperhatikan dengan memberikan alokasi bantuan dari negara untuk mereka. "Tapi
harapan saya leading sector-nya bukan pada Kemenaker karena kan mereka memang bukan
pekerja pada sektor industri, tapi mereka bekerja pada sektor pendidikan," katanya.

(guru honorer dan guru ngaji mendapatkan alokasi bantuan yang sifatnya tetap, bukan karena
anggaran sisa yang tidak terserap. Kedua, leading sector yang menangani anggaran untuk
subsidi guru honorer dan guru ngaji adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
Kementerian Agama. "Jadi, mereka harus juga mendapatkan perhatian khusus yang sifatnya
bukan karena sisa, tapi seharusnya dialokasikan sejak awal untuk mereka," tuturnya.

605