Page 610 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 610

"Subsidi  upah  atau  gaji  dapat  mendorong  konsumsi  rumah  tangga  0,4  persen-0,7  persen.
              Meningkatnya konsumsi rumah diharapkan dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi," tutur Ida
              dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (1/10).

              Ida berharap BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta akan meringankan beban rumah tangga.
              Ini khususnya kepada rumah tangga yang terdampak covid-19.

              "Kami berharap bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah hendaknya digunakan untuk
              membeli kebutuhan primer, misalnya sembako atau produk buatan dalam negeri," papar Ida.

              Pemerintah menargetkan dapat menyalurkan BLT kepada 15,7 juta pekerja. Hanya saja, sejauh
              ini, realisasinya baru 10,77 juta yang mendapatkan BLT tersebut.

              Ida  menyatakan  penyaluran  BLT  dilakukan  secara  bertahap,  dari  gelombang  I  hingga  V.
              Rinciannya,  realisasi  penyaluran  di  gelombang  I  sebanyak  2,48  juta  pekerja,  gelombang  II
              sebanyak  2,98  juta  pekerja,  gelombang  III  sebanyak  3,47  juta  pekerja,  dan  gelombang  IV
              sebanyak 1,83 juta pekerja.

              Untuk  gelombang  V,  Kementerian  Ketenagakerjaan  baru  saja  mendapatkan  data  618  ribu
              rekening  dari  BPJS  Ketenagakerjaan.  Data  itu  masih  harus  dicek  oleh  Kementerian
              Ketenagakerjaan.

              "Sementara untuk gelombang V, saat ini masih dalam proses cek kelengkapan data," ujar Ida.

              Secara total, BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan total 14,8 juta data rekening calon penerima
              BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Namun, hanya 12,4 juta yang akhirnya diberikan ke
              Kementerian Ketenagakerjaan.

              Direktur  Utama  BPJS  Ketenagakerjaan  Agus  Susanto  mengatakan  ada  2,4  juta  data  pekerja
              bergaji di bawah Rp5 juta yang tidak lolos validasi penerima bantuan. Mayoritas atau sebanyak
              1,8  juta  data  tidak  sesuai  dengan  kriteria  penerima  bantuan  yang  disusun  pemerintah,
              sedangkan sisanya 600 ribu data gagal dilakukan konfirmasi ulang.

              Sementara, ada 160 ribu data yang dikembalikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ke BPJS
              Ketenagakerjaan untuk diperiksa ulang. Agus bilang pihaknya sudah mengembalikan lagi 137
              ribu data ke Kementerian Ketenagakerjaan.

              "Ini sudah kami perbaiki, yang kami kembalikan lagi (ke Kementerian Ketenagakerjaan) ada 137
              ribu namun masih ada sisa retur yang belum diperbaiki," pungkas Agus.
























                                                           609
   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614   615