Page 128 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Judul Pakar: Kericuhan Buruh di Banten Dapat Meluas
Nama Media Pos Kota
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg10
Jurnalis BI
Tanggal 2021-12-26 06:24:00
Ukuran 206x198mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 51.500.000

News Value Rp 257.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Aksi unjuk rasa yang berakhir dengan pendudukan kantor Gubernur Banten beberapa hari yang
lalu diprediksi akan meluas ke seluruh provinsi di Indonesia. Pasalnya, sikap Gubernur
menjalankan PP No 36/2021 tentang Pengupahan dinilai tidak konsisten. Sebab ada Gubernur
yang memanfaatkan isu upah minimum provinsi sebagai komoditas politik demi meraup suara
pada Pilpres 2024 mendatang.

PAKAR: KERICUHAN BURUH DI BANTEN DAPAT MELUAS

Aksi unjuk rasa yang berakhir dengan pendudukan kantor Gubernur Banten beberapa hari yang
lalu diprediksi akan meluas ke seluruh provinsi di Indonesia.

Pasalnya, sikap Gubernur menjalankan PP No 36/2021 tentang Pengupahan dinilai tidak
konsisten. Sebab ada Gubernur yang memanfaatkan isu upah minimum provinsi sebagai
komoditas politik demi meraup suara pada Pilpres 2024 mendatang.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, mengaku tidak heran maraknya
aksi buruh belakangan ini, karena sikap Gubernur yang tidak gentle dalam menyikapi tuntutan
buruh.

Alih-alih sebagai pendengar suara aspirasi buruh yang baik, Gubernur menghalalkan segala cara
hanya demi perolehan suara dari kaum buruh.

Efek Domino

Kejadian di Banten merupakan efek domino dari mbalelonya Gubernur DKI Jakarta soal
penetapan upah buruh. Kita bisa melihat, pertama Anies menetapkan sesuai dengan keinginan
buruh, lalu ditolak buruh diserahkan kembali ke Pusat.
Kepanjangan Tangan

Selanjutnya Anies menetapkan kenaikan 5,6% yang tidak sesuai dengan PP No 36/2021 tentang
Pengupahan. "Nah pertanyaannya, Pemprov itu kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat,

127