Page 132 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Ridwan Kamil menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UMK. Sebab, hanya
pemerintah pusat yang bisa menentukan mekanisme perhitungan UMK.
"Tadi saya terima perwakilan buruhnya, saya sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur
di luar DKI tidak punya kewenangan untuk mengubah UMK. Sebab, rumusnya ditentukan dari
pusat, termasuk kalau ada upaya-upaya yang berbeda itu ada penegasan dari Mendagri tidak
boleh dilakukan karena tidak ada kewenangannya," ujar Ridwan Kamil seperti dilansir dari
Antara.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil menawarkan solusi kepada para pekerja dan buruh di Jawa
Barat terkait pengupahan pada 2022. Misalnya dengan mencari formula penghitungan untuk
buruh dengan masa kerja lebih dari setahun.

"Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK/UMP adalah untuk pekerja yang belum satu tahun,
kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih kosong regulasinya," kata Ridwan Kamil yang kerap
disapa Kang Emil.
Menurut Ridwan Kamil, upah minimum provinsi (UMP) dan UMK hanya mengatur atau
diperuntukkan bagi buruh dengan masa kerja satu tahun. Adapun bagi pekerja/buruh dengan
masa kerja di atas 1 tahun, pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan skala
upah.
"Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu
tahun sehingga mayoritasnya akan mendapatkan keadilan yang lebih baik dibandingkan jika
sekarang meminta kita melakukan yang tidak sesuai kewenangan. Karena tugas Gubernur itu
hanya menetapkan tidak mengoreksi," papar Ridwan Kamil.

UMK 27 kabupaten/kota telah ditetapkan menggunakan perhitungan PP 36/2021 yang
merupakan turunan UU Omnibus Law. UMK akan berlaku 1 Januari 2022 dan tidak ada
penangguhan bagi pengusaha.

131