Page 133 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 133
Judul Kemnaker: Perusahaan yang Mampu agar Bayar UMP di Atas
Penetapan Gubernur
Nama Media liputan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://liputan.co.id/2021/12/kemnaker-perusahaan-yang-mampu-
agar-bayar-ump-di-atas-penetapan-gubernur/
Jurnalis zul fasli
Tanggal 2021-12-26 04:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
KEMNAKER: PERUSAHAAN YANG MAMPU AGAR BAYAR UMP DI ATAS PENETAPAN
GUBERNUR
Liputan.co.id, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal
132
