Page 152 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 152
ANIES BEDA SENDIRI SOAL UMP, PEMERINTAH TEGASKAN HARUS NURUT!
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan kembali menegaskan soal penetapan
upah minimum mengacu pada UU Cipta Kerja. Untuk itu kepala daerah harus mengikuti arahan
yang berlaku dari pemerintah pusat. Soal UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," jelas Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, Jumat (24/12/21).
Revisi tersebut mendatangkan polemik, kalangan pengusaha tak terima dan menuduh Anies
melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Menurut
pengusaha, Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing daerah wajib memberikan pemahaman
kepada pengusaha dan buruh kalau upah minimum adalah safety net yang harus diberikan ke
tenaga kerja kurang dari 12 bulan.
Untuk tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari setahun (12 bulan) diberlakukan ketentuan
struktur dan skala upah. Jika ada perselisihan, Dinas Ketenagakerjaan harus mengawal pihak-
pihak yang berselisih untuk melakukan dialog secara bipartit maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," jelasnya.
Selain Upah Minimum (UM), pengusaha juga wajib mengimplementasikan struktur dan skala
upah di perusahaannya. Hal ini bertujuan agar tak ada lagi pekerja yang masih bergaji UMP
walau telah bekerja belasan hingga puluhan tahun.
"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," terang Putri.
Jika struktur dan skala upah tersebut tak membuahkan hasil, maka pengawasan teknis akan
dilakukan. Terlebih jika pengawasan teknis tak berhasil, maka dilakukan tahapan lanjutan berupa
pemeriksaan reguler atau pemeriksaan khusus bersifat investigatif.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," ujarnya.
Seperti diketahui, alasan Anies merevisi UMP DKI Jakarta 2022 karena adanya ketidakadilan
akibat dalam penerapan formula UMP yang bisa merugikan pekerja di sektor industri. Ia
menyebut pekerja sektor industri tengah mengalami pertumbuhan di tengah pandemi.
Sektor yang dimaksud Anies di antara lain sektor transportasi dan pergudangan, jasa keuangan,
jasa kesehatan, informasi dan komunikasi dan kegiatan bersifat sosial. Keputusan tersebut
didasari kajian ulang serta pembahasan bersama semua pemangku kepentingan terkait proyeksi
pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta.
"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun," kata Anies dalam siaran persnya, Sabtu (18/12/2021).(hoi/hoi).
151
