Page 151 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 151
Judul Anies Beda Sendiri Soal UMP, Pemerintah Tegaskan Harus Nurut!
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211225153339-4-
301999/anies-beda-sendiri-soal-ump-pemerintah-tegaskan-harus-nurut
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-25 15:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka
saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan
sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya
beli masyarakat atau pekerja tidak turun
Ringkasan
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan kembali menegaskan soal penetapan
upah minimum mengacu pada UU Cipta Kerja. Untuk itu kepala daerah harus mengikuti arahan
yang berlaku dari pemerintah pusat. Soal UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.
150
