Page 146 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 146
Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022
Pengawalan pengupahan dikawal berdasarkan peraturan pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021
tentang pengupahan.
“Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama,” kata Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari Instagram
@kemenaker Sabtu 25 Desember 2021.
Lanjut, Putri dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, Dinas Ketenagakerjaan wajib
memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP
dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja.
"Kenaikan UMP dan UMK diberikan kepada tenaga kerja, yang bekerja kurang dari 12 bulan.
Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur
dan skala upah."katanya.
Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, Dirjen Putri meminta dinas
ketenagakerjaan untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit
maupun tripartit.
“Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan,” kata, Putri.
Dirjen Putri menambahkan, selain Upah Minimum (UM), saat ini pemerintah harus mendorong
implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
"Pemerintah wajib memediasi perusahaan pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan,” kata, Putri
Putri, menyebut, dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum
membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Maka kita melakukan pengawasan teknis.
"Pengawasan teknis meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang
sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis
melalui reviu, monitoring, dan evaluasi."ujarnya.***
145
